Walikota Surakarta Pprbm Solo-Books Pdf

WALIKOTA SURAKARTA PPRBM Solo
21 Sep 2020 | 1 views | 0 downloads | 12 Pages | 3.25 MB

Share Pdf : Walikota Surakarta Pprbm Solo

Download and Preview : Walikota Surakarta Pprbm Solo

Report CopyRight/DMCA Form For : Walikota Surakarta Pprbm Solo



Transcription

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890. 4 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang, Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan. Keluarga Sejahtera Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 1992 Nomor 35 Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475, 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang. Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara.
Republik Indonesia Nomor 3495, 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang. Penyandang Cacat Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 3670, 7 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak. Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 3886, 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang.
Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, 9 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 ten tang. Bangunan Gedung Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247, 10 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, 11 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang. Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, 12 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang. Keuangan Negara Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, 13 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang.
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan. Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir. dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang. Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 4844.
14 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang, Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4456, 15 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang. Penataan Ruang Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725, 16 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu.
Lintas Dan Angkutan Jalan Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955, 17 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang. Pembentukan Peraturan Perundang undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5234. 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang, Cacat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.
1998 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 3754. 19 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang, Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan. Peraturan Perundang undangan, 20 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun. 2008 tentang Kesetaraan Difabel Lembaran Daerah, Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 2. 21 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun, 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat.
Daerah Kota Surakarta Lembaran Daerah Kota, Surakarta Tahun 2008 Nomor 6 sebagaimana telah. diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta, Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun, 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat. Daerah Kota Surakarta Lembaran Daerah Kota, Surakarta Tahun 2011 Nomor 14. MEMUTUSKAN, MEMUTUSKAN, Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK.
PELAKSANAANPERATURANDAERAHKOTASURAKARTA, NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KESETARAAN. KETENTUANUMUM, Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan. I Daerah adalah Daerah Kota Surakarta, 2 Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat. Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan, 3 Walikota adalah Walikota Surakarta. 4 Masyarakat adalah perseorangan keluarga kelompok dan. organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. 5 Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang. terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau. ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga. sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai. dengan derajat ketiga, 6 Difabel atau penyandang cacat adalah setiap orang yang.
mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat. menganggu atau merupakan rintangan dan hambatan, baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri. a penyandangcacatfis, b penyandang cacat mental, c penyandang cacat fis dan mental. 7 Kesetaraan difabel adalah kondisi yang menjamin, terwujudnya keadilan bagi difabel. 8 Rehabilitasi adalah upaya yang meliputi semua tindakan. untuk mempersiapkan difabeI dalam proses integrasi. dengan masyarakat, 9 Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada. difabel atau penyandang cacat yang tidak mampu yang. bersifat tetap agar mereka dapat meningkatkan taraf. kesejahteraan sosialnya, 10 Aksesibilitas fisik adalah kemudahan yang disediakan.
bagi difabel atau penyandang cacat guna mewujudkan. kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan. penghidupan, HAK HAKDIFABEL, Pelayanan hak hak difabel oleh Pemerintah Daerah meliputi. a aksesibilitas fis, b rehabilitasi, b rehabilitasi. c pendidikan, d kesempatan kerja, e peran serta dalam pembangunan dan. f bantuan sosial, AKSESIBILITAS FISIK, 1 Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang. diselenggarakan oleh pemerintah daerah danj atau, masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas fisiko.
2 Penyediaan aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud. pada ayat 1 bertujuan untuk menciptakan keadaan dan. linglrungan yang lebih menunjang difabel atau, penyandang cacat agar sepenuhnya dapat hidup. bermasyarakat, Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang, a aksesibilitas pada bangunan umum. b aksesibilitas pada jalan umum, c aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum. d aksesibilitas pada angkutan umum, 1 Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana.
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan. menyediakan akses jalan masuk kursi roda berupa ramp. tanda tandajpetunjuk dengan tulisan latin dan braille. toilet yang akses kursi roda tempat parkir khusus, difabel dan lift elevator un tuk bangunan bertingkat. 2 Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan, menyediakan akses jalur untuk pejalan kaki akses bagi. kursi roda dan ada guiding block untuk tuna netra ada. rambu rambujpetunjuk dengan tulisan danjatau, gambar j symbol. 3 Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan akses jalan masuk. untuk kursi rodaj ramp fasilitas pendukung yang dapat. diakses kursi roda toilet dan lain lain jalan dan trotoar. bagi kursi roda, 4 Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana.
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan dengan. menyediakan akses tempat duduk khusus untuk difabel. atau penyandang cacat dan pengguna kursi roda pada. tempat fasilitas umum seperti angkutan bus kereta api. dan lain lain jalur khusus ramp untuk kursi roda di. terminal halte stasiun bandara shelter dan tempat, pemberhentian transit lainnya sesuai dengan. kewenangan pengelolaan masing masing satuan kerja, perangkat daerah instansi. Aksesibilitas sarana dan prasarana pada bangunan umum. atau fasilitas umum dimasukkan sebagai syarat mengajukan. Ijin Mendirikan Bangunan, Jika bangunan umum dan fasilitas umum tidak. menyediakan aksesibilitas maka pemerintah daerah melalui. Dinas yang membidangi penataan ruang kota memberikan. surat teguran, REHABILITASI, Bagian Kesatu, Bentuk tindakan rehabilitasi sekurang kurangnya meliputi. c pendidikan dan pelatihan, d sosial dan, e vokasional.
Bagian Kedua, Rehabilitasi Medik, 1 Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. huruf a dilaksanakan agar difabel atau penyandang, cacat dapat. cacat dapat mencapai kemampuan fungsional secara, 2 Rehabilitasi medik sebagaimana dimaskud pada ayat 1. dilakukan dengan pelayanan kesehatan secara utuh dan. terpadu melalui tindakan medik yang berupa pelayanan. b psikologi, c fisioterapi, d okupasi terapi, e terapi wicara. f pemberian alat bantu atau alat pengganti, g sosial medik dan.
h pelayanan medik lainnya, Bagian Ketiga, Rehabilitasi Pendidikan dan Pelatihan. Rehabilitasi Pendidikan dan pelatihan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 8 huruf c bagi difabel atau. penyandang cacat diberikan melalui sekolah sekolah. khusus pendidikan khusus dan regular pendidikan, Pendidikan inklusi dilaksanakan dengan memberikan. pelatihan bagi guru guru umum tentang pelayanan, kepada anak berkebutuhan khusus. Pemerintah Daerah dan atau penyelenggara pendidikan. menyediakan guru pembimbing khusus pada sekolah, sekolah regular bagi siswa siswi berkebutuhan khusus.
yang membutuhkan, Bagian Keempat, Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. hurnf d diberikan melalui bimbingan konseling, psikososial pada sekolah sekolah khusus dan sekolah. 1 Jarninan sosial diberikan melalui jarninan sosial. kesehatan dan jarninan sosial alat bantu khusus, 2 Alat bantu khusus yang dimaksud antara lain dapat. berupa kursi roda kruk brace prothese alat bantu, dengar tongkat dan alat bantu melihat kaca mata. 3 Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud, pada ayat 1 diberikan melalui sistem jaminan.
kesehatan masyarakat nasional maupun daerah, 4 Syarat dan tata cara pemberian jarninan alat bantu. khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh Satuan KeIja Perangkat Daerah yang. ditunjuk oleh Walikota, Bagian Kelima, Rehabilitasi Vokasional. Rehabilitasi vokasional sebagaimana dimaksud dalarn. Pasal 8 huruf e diberikan sesuai dengan minat bakat dan. peluang keIja yang tersedia, Rehabilitasi vokasional sebagaimana dimaksud dalarn. Pasal 15 diberikan melalui lembaga pelatihan keIja. khusus difabel maupun lewat pendidikan dan pelatihan. keIja umum, Lembaga pelatihan keIja khusus difabel adalah Loka Bina.
Karya dan panti panti atau institusi yang secara khusus. menyelenggarakan pelatihan keIja bagi difabel, Pendidikan dan pelatihan keIja umum adalah Balai. Latihan KeIja dan lembaga atau institusi lain yang. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keIja bagi. angkatan keIja, PENDIDIKAN, Pendidikan bagi difabel diberikan melalui sekolah khusus. dan sekolah inklusi, 1 Pendidikan khusus berfungsi memberikan pelayanan. pendidikan bagi difabel yang memiliki kesulitan dalam. mengikuti proses pendidikan karena kelainan fisik, emosional mental intelektual danl atau sosial. 2 Jenis kelainan difabel terdiri atas, a tunanetra.
b tunarungu, c tunawicara, d tunagrahita, e tunadaksa. f tunalaras, g berkesulitan belajar, h lamban belajar. j memiliki gangguan motorik, k menjadi korban penyalahgunaan narkotika obat. terlarang dan zat adiktif lain dan, 1 memiliki kelainan lain dapat juga berwujud dari dua. atau lebih kelainan yang disebut tuna ganda, Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan.
melalui satuan pendidikan khUSUS satuan pendidikan. umum satuan pendidikan kejuruan danl atau satuan, pendidikan keagamaan. 1 Penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan, pendidikan khusus berbentuk. a Taman Kanak kanak Luar Biasa atau yang sederajat. b Sekolah Dasar Luar Biasa atau yang sederajat, c Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa. d Sekolah Menengah Atas Luar Biasa atau yang, e Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa atau yang. f Pendidikan Non Formal, 2 Pemerintah, 2 Pemerintah Daerah menjamin tersedianya sumber.
daya pendidikan pada satuan pendidikan khusus, a tenaga pendidik dan kependidikan. b sarana prasarana, c fasilitas modifIkasi kurikulum. Penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan, pendidikan umum satuan pendidikan kejuruan dan atau. satuan pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan, Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan. pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua. peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi. kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti. pendidikan dalam 1 satu lingkungan pendidikan secara. bersama sama dengan peserta didik pada umumnya, 1 Pemerintah Daerah menunjuk paling sedikit 1 satu.
sekolah dasar 1 satu sekolah menengah pertama, pada setiap kecamatan dan 1 satu satuan pendidikan. menengah untuk menye1enggarakan pendidikan, inklusi yang wajib menerima peserta didik difabel. paling sedikit 1 satu peserta didik dalam 1 satu, rombongan belajar kelas. 2 Pemerintah Daerah menjamin tersedianya sumber, daya pendidikan inklusi pada satuan pendidikan yang. ditunjuk meliputi, a tenaga pendidik dan kependidikan.
Walikota adalah Walikota Surakarta 4 Masyarakat adalah perseorangan keluarga kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan 5 Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga 6

Related Books

PHN Data Extraction Tool Agreement 2020

PHN Data Extraction Tool Agreement 2020

Practice Trading Name Entity ABN Practice Email Address Line One Address Line Two Being responsible for the collection use access privacy and security of the PIP Eligible Data Set at the Practice level 4 Complying with the Local Data Custodian requirements as set out in the PIP Eligible Data Set Data Governance Framework 6 3 The responsibilities of the SCHN include a Provide

Data Collection Methods SAGE Publications Inc

Data Collection Methods SAGE Publications Inc

Data Collection Methods Q ualitative researchers typically rely on four methods for gathering information a participating in the setting b observing directly c interviewing in depth and d analyzing documents and material cul ture These form the core of their inquiry the staples of the diet Several secondary and specialized methods of data collection supplement them This

Trading the Harmonic Patterns Effectively

Trading the Harmonic Patterns Effectively

Trading the Harmonic Patterns Effectively PDF Version HarmonicPatternScanner com Disclaimer Your Capital is at Risk Nothing is ever guaranteed Please use ONLY risk capital Using the right trading approach you have a high chance of success HarmonicPatternScanner com CLAIM USD90 To Trade Risk Free Before we start here s something special for you You can claim USD90 from these

P le M canique Al s C vennes Racing Composites

P le M canique Al s C vennes Racing Composites

HONDA 1000 VTR SP 1 Passage de roue route 50 17 60 T l 04 66 34 16 55 Fax 04 66 86 02 64 SARL au capital de 11 436 Euros RCS Al s 438 586 455 N SIRET 438 586 455 00018 RM 30 code NAF 252 H HONDA RACING COMPOSITES P le M canique Al s C vennes 30520 St Martin de Valgalgues

VTR1000 SP 1 20001 F

VTR1000 SP 1 20001 F

la Honda RVF RC45 propuls e par un moteur V4 Cette machine s est forg un enviable palmar s avec en point d orgue plusieurs victoires au TT de L Isle de Man et une couronne mondiale obtenue en 1998 en cat gorie Superbike Toutefois le niveau de sophistication et le co t des mat riaux employ s dans la construction de la RVF RC45 la tenaient hors de port e de la majorit des

Physics Teaching Council

Physics Teaching Council

A declaration form should be completed online printed and signed by persons applying for entry to the PME You should complete a subject declaration form for each subject for which you are seeking Teaching Council registration The requirements for the curricular subject Physics are set out on page 2

Guide de physique IB Documents

Guide de physique IB Documents

2 Guide de physique Le Programme du dipl me Le Programme du dipl me est un programme d tudes pr universitaires rigoureux qui s tend sur deux ans et s adresse aux jeunes de 16 19 ans Il couvre une grande s lection de domaines d tudes et a pour but

OperatiRead this manual carefully before installing

OperatiRead this manual carefully before installing

OperatiRead this manual carefully before installing operating Periodic breaks are recommended for user safety 14 It is recommended to stop operating the tool whenever the user experiences discomfort tingling or pain during use 15 Beware if the compressed air hose breaks unexpectedly or is being connected or disconnected improperly This whipping action may cause injury 16 Always use

OperatiOns installatiOn and Maintenance Manual

OperatiOns installatiOn and Maintenance Manual

Installation Operation and Maintenance Manual 7 1 Summary 1 1 General Construction is a three phase metal clad air insulated internal arc certified switchgear of modular construction All the units are factory assembled type tested and suitable for indoor applications up to 12kV The units are

Installation and Maintenance Manual 4 Cup Ergonomic

Installation and Maintenance Manual 4 Cup Ergonomic

This manual contains important safety installation and maintenance information Make this manual available to all persons responsible for the installation operation and maintenance of these products Do not use this Handling Device for lifting supporting or transporting people Do not use the system to lift or support loads over people Always operate inspect and maintain this equipment