Permendiknas Nomor 4 Tahun 2010 Ttg Ujian Sekolah-Books Pdf

Permendiknas Nomor 4 Tahun 2010 ttg Ujian sekolah
06 Apr 2020 | 14 views | 0 downloads | 12 Pages | 403.98 KB

Share Pdf : Permendiknas Nomor 4 Tahun 2010 Ttg Ujian Sekolah

Download and Preview : Permendiknas Nomor 4 Tahun 2010 Ttg Ujian Sekolah


Report CopyRight/DMCA Form For : Permendiknas Nomor 4 Tahun 2010 Ttg Ujian Sekolah



Transcription

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan, 1 Ujian Sekolah Madrasah adalah kegiatan penilaian dalam bentuk ujian tulis. dan atau praktik untuk mengetahui pencapaian standar kompetensi lulusan pada. semua mata pelajaran yang tidak diujikan dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar. Nasional UASBN dan Ujian Nasional UN, 2 Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar SD Sekolah Dasar Luar Biasa SDLB. Madrasah Ibtidaiyah MI Sekolah Menengah Pertama SMP Sekolah Menengah. Pertama Luar Biasa SMPLB Madrasah Tsanawiyah MTs Sekolah Menengah. Atas SMA Sekolah Menengah Atas Luar Biasa SMALB Madrasah Aliyah MA. dan Sekolah Menengah Kejuruan SMK,3 Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 4 Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional, 5 BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, 1 SDLB SMPLB dan SMALB tunagrahita tunadaksa sedang dan tunaganda.
menyelenggarakan Ujian Sekolah Madrasah untuk semua mata pelajaran pada. akhir tahun pelajaran 2009 2010, 2 SD MI SDLB tunanetra tunarungu tunadaksa ringan dan tunalaras. menyelenggarakan Ujian Sekolah Madrasah untuk mata pelajaran yang tidak. diujikan pada UASBN, 3 SMP MTs SMPLB tunanetra tunarungu tunadaksa ringan dan tunalaras SMA. MA SMALB tunanetra tunarungu tunadaksa ringan dan tunalaras dan SMK. menyelenggarakan Ujian Sekolah Madrasah untuk mata pelajaran yang tidak. diujikan pada UN, 1 Ujian Sekolah Madrasah mencakup ujian tulis dan atau ujian praktik untuk menilai. hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran, a kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan. pada UASBN atau UN, b kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia kelompok mata pelajaran.
kewarganegaraan dan kepribadian kelompok mata pelajaran estetika serta. kelompok mata pelajaran jasmani olahraga dan kesehatan. 2 Selain yang ditentukan pada ayat 1 Ujian Sekolah Madrasah mencakup pula. ujian praktik untuk menilai hasil belajar pada beberapa mata pelajaran yang. diujikan pada UASBN atau UN, 3 Hasil ujian sekolah madrasah digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk. a penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan. b perbaikan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 1 Setiap peserta didik yang belajar pada tahun akhir SD MI SDLB SMP MTs. SMPLB SMA MA SMALB dan SMK berhak mengikuti Ujian Sekolah Madrasah. 2 Peserta didik SMK 4 tahun mengikuti ujian sekolah paling cepat pada akhir tahun. 3 Untuk mengikuti ujian sekolah madrasah peserta didik harus memenuhi. persyaratan, a memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan mulai. semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir kecuali SMK 4. b memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara atau berpenghargaan. sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah. atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk peserta. didik Kulliyatul Mu alimin Al Islamiyah KMI Tarbiyatul Mu alimin Al Islamiyah. TMI yang pindah ke SMA MA dan SMK, 1 Ujian Sekolah Madrasah untuk SD MI dan SDLB dilaksanakan setelah UASBN. dengan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah madrasah sesuai dengan kalender. pendidikan yang berlaku, 2 Ujian Sekolah Madrasah untuk Sekolah Madrasah untuk SMP MTs SMPLB. SMA MA SMALB dan SMK dilaksanakan setelah UN Utama dengan jadwal yang. ditetapkan oleh sekolah madrasah sesuai dengan kalender pendidikan yang. 1 Bahan Ujian Sekolah Madrasah disusun oleh satuan pendidikan berdasarkan. kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan,2 Soal Ujian Sekolah Madrasah disusun.
a berdasarkan kisi kisi, b mengikuti kaidah kaidah penulisan soal sesuai dengan kompetensi yang. dituntut dan materi yang sudah diajarkan,c menggunakan Bahasa Indonesia yang benar. d mempertimbangkan waktu mengerjakan soal, Bahan Ujian Sekolah Madrasah digandakan oleh satuan pendidikan dengan. memperhatikan aspek keamanan kerahasiaan keterbacaan dan kualitas bahan. Sekolah madrasah yang tidak menyelenggarakan Ujian Sekolah Madrasah. bergabung pada sekolah madrasah lain, 1 Menteri dan Menteri Agama melakukan pemantauan dan evaluasi. penyelenggaraan ujian sekolah madrasah untuk menjamin mutu penyelenggaraan. Ujian Sekolah Madrasah,2 Gubernur bertanggung jawab.
a memfasilitasi memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian. Sekolah Madrasah untuk menjamin mutu penyelenggaraan Ujian. Sekolah Madrasah di wilayahnya, b mengkoordinasikan penyelenggaraan ujian SDLB SMPLB dan SMALB dan. c melaporkan pelaksanaan Ujian Sekolah Madrasah di wilayahnya kepada. Menteri dan Menteri Agama,3 Bupati Walikota bertanggung jawab. a memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Sekolah Madrasah. b memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Sekolah Madrasah dan. c melaporkan pelaksanaan Ujian Sekolah Madrasah di wilayahnya kepada. Menteri dan Menteri Agama melalui Gubernur,4 Duta Besar Republik Indonesia bertanggung jawab. a memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Sekolah. b memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Sekolah dan. c melaporkan pelaksanaan Ujian Sekolah di wilayahnya kepada Menteri. 5 Kantor Wilayah Departemen Agama bertanggung jawab. a memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Madrasah. b memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Madrasah dan. c melaporkan pelaksanaan Ujian Madrasah di wilayahnya kepada Menteri. 6 Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota bertanggung jawab. a memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Madrasah. b memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Madrasah dan. c melaporkan pelaksanaan Ujian Madrasah di wilayahnya kepada Kantor. Wilayah Departemen Agama,7 Sekolah Madrasah bertanggung jawab. a menyusun Prosedur Operasi Standar POS,b menyelenggarakan ujian sesuai dengan POS.
c menyusun daftar nilai hasil Ujian Sekolah Madrasah. d menetapkan kelulusan peserta Ujian Sekolah Madrasah. e melaporkan pelaksanaan Ujian Sekolah Madrasah kepada pejabat yang. menugaskannya, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Madrasah dapat melakukan pemantauan. dan evaluasi penyelenggaraan ujian sekolah madrasah. Pengawasan pelaksanaan Ujian Sekolah Madrasah dilakukan oleh tim pengawas ujian. yang ditetapkan oleh sekolah madrasah, Kriteria kelulusan ujian sekolah madrasah ditentukan oleh masing masing. sekolah madrasah melalui rapat dewan guru yang memuat batas nilai minimal setiap. mata pelajaran dan rata rata nilai seluruh mata pelajaran yang diujikan. 1 Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dasar dan menengah. a menyelesaikan seluruh program pembelajaran, b memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata. pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia kelompok mata. pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian kelompok mata pelajaran. estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani olah raga dan kesehatan. c lulus ujian sekolah madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu. pengetahuan dan teknologi dan,d lulus ujian nasional. 2 Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan dengan. mempertimbangkan,a nilai pada Ujian Sekolah Madrasah.
b penilaian pendidik atas aspek afektif dan psikomotor yang didasarkan pada. pengamatan pendidik terhadap sikap dan perilaku peserta didik. 1 Biaya penyelenggaraan ujian sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah. Daerah dan atau anggaran pendapatan dan belanja sekolah. 2 Biaya penyelenggaraan ujian madrasah menjadi tanggung jawab Departemen. Agama dan atau anggaran pendapatan dan belanja madrasah. 1 Perorangan kelompok dan atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan. Ujian Sekolah Madrasah wajib bersikap jujur menjaga kerahasiaan keamanan. dan kelancaran penyelenggaraan Ujian Sekolah Madrasah. 2 Perorangan kelompok dan atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau. penyimpangan dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah Madrasah dikenakan. sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan, 3 Peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal. Ujian Sekolah Madrasah dikenai sanksi sesuai dengan peraturan. sekolah madrasah, Hal hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Ujian Sekolah Madrasah diatur. dalam Prosedur Operasi Standar POS yang disusun oleh satuan pendidikan. masing masing, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta,pada tanggal 29 Januari 2010. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,MOHAMMAD NUH,MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL.
NOMOR 4 TAHUN 2010,UJIAN SEKOLAH MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2009 2010. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL. Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat 6 dan Pasal 72 ayat. 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar. Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan. Nasional tentang Ujian Sekolah Madrasah Tahun Pelajaran. Mengingat 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4301, 2 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian. Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar. Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik,Indonesia Nomor 4496. 4 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan. dan Organisasi Kementerian Negara, 5 Keputusan Presiden Nomor 84 P Tahun 2009 mengenai.
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II,MEMUTUSKAN. Menetapkan PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG. UJIAN SEKOLAH MADRASAH TAHUN PELAJARAN,Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan. 1 Ujian Sekolah Madrasah adalah kegiatan penilaian dalam bentuk ujian tulis. dan atau praktik untuk mengetahui pencapaian standar kompetensi lulusan pada. semua mata pelajaran yang tidak diujikan dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar. Nasional UASBN dan Ujian Nasional UN, 2 Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar SD Sekolah Dasar Luar Biasa SDLB. Madrasah Ibtidaiyah MI Sekolah Menengah Pertama SMP Sekolah Menengah. Pertama Luar Biasa SMPLB Madrasah Tsanawiyah MTs Sekolah Menengah. Atas SMA Sekolah Menengah Atas Luar Biasa SMALB Madrasah Aliyah MA. dan Sekolah Menengah Kejuruan SMK,3 Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 4 Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional, 5 BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, 1 SDLB SMPLB dan SMALB tunagrahita tunadaksa sedang dan tunaganda. menyelenggarakan Ujian Sekolah Madrasah untuk semua mata pelajaran pada. akhir tahun pelajaran 2009 2010, 2 SD MI SDLB tunanetra tunarungu tunadaksa ringan dan tunalaras. menyelenggarakan Ujian Sekolah Madrasah untuk mata pelajaran yang tidak. diujikan pada UASBN, 3 SMP MTs SMPLB tunanetra tunarungu tunadaksa ringan dan tunalaras SMA. MA SMALB tunanetra tunarungu tunadaksa ringan dan tunalaras dan SMK. menyelenggarakan Ujian Sekolah Madrasah untuk mata pelajaran yang tidak. diujikan pada UN, 1 Ujian Sekolah Madrasah mencakup ujian tulis dan atau ujian praktik untuk menilai. hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran, a kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan.
pada UASBN atau UN, b kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia kelompok mata pelajaran. kewarganegaraan dan kepribadian kelompok mata pelajaran estetika serta. kelompok mata pelajaran jasmani olahraga dan kesehatan. 2 Selain yang ditentukan pada ayat 1 Ujian Sekolah Madrasah mencakup pula. ujian praktik untuk menilai hasil belajar pada beberapa mata pelajaran yang. diujikan pada UASBN atau UN, 3 Hasil ujian sekolah madrasah digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk. a penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan. b perbaikan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 1 Setiap peserta didik yang belajar pada tahun akhir SD MI SDLB SMP MTs. SMPLB SMA MA SMALB dan SMK berhak mengikuti Ujian Sekolah Madrasah. 2 Peserta didik SMK 4 tahun mengikuti ujian sekolah paling cepat pada akhir tahun. 3 Untuk mengikuti ujian sekolah madrasah peserta didik harus memenuhi. persyaratan, a memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan mulai. semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir kecuali SMK 4. b memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara atau berpenghargaan. sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah. atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk peserta. didik Kulliyatul Mu alimin Al Islamiyah KMI Tarbiyatul Mu alimin Al Islamiyah. TMI yang pindah ke SMA MA dan SMK, 1 Ujian Sekolah Madrasah untuk SD MI dan SDLB dilaksanakan setelah UASBN. dengan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah madrasah sesuai dengan kalender. pendidikan yang berlaku, 2 Ujian Sekolah Madrasah untuk Sekolah Madrasah untuk SMP MTs SMPLB.
SMA MA SMALB dan SMK dilaksanakan setelah UN Utama dengan jadwal yang. ditetapkan oleh sekolah madrasah sesuai dengan kalender pendidikan yang. 1 Bahan Ujian Sekolah Madrasah disusun oleh satuan pendidikan berdasarkan. kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan,2 Soal Ujian Sekolah Madrasah disusun. a berdasarkan kisi kisi, b mengikuti kaidah kaidah penulisan soal sesuai dengan kompetensi yang. dituntut dan materi yang sudah diajarkan,c menggunakan Bahasa Indonesia yang benar. d mempertimbangkan waktu mengerjakan soal, Bahan Ujian Sekolah Madrasah digandakan oleh satuan pendidikan dengan. memperhatikan aspek keamanan kerahasiaan keterbacaan dan kualitas bahan. Sekolah madrasah yang tidak menyelenggarakan Ujian Sekolah Madrasah. bergabung pada sekolah madrasah lain, 1 Menteri dan Menteri Agama melakukan pemantauan dan evaluasi.
penyelenggaraan ujian sekolah madrasah untuk menjamin mutu penyelenggaraan. Ujian Sekolah Madrasah,2 Gubernur bertanggung jawab. a memfasilitasi memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian. Sekolah Madrasah untuk menjamin mutu penyelenggaraan Ujian. Sekolah Madrasah di wilayahnya, b mengkoordinasikan penyelenggaraan ujian SDLB SMPLB dan SMALB dan. c melaporkan pelaksanaan Ujian Sekolah Madrasah di wilayahnya kepada. Menteri dan Menteri Agama,3 Bupati Walikota bertanggung jawab. a memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Sekolah Madrasah. b memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Sekolah Madrasah dan. c melaporkan pelaksanaan Ujian Sekolah Madrasah di wilayahnya kepada. Menteri dan Menteri Agama melalui Gubernur,4 Duta Besar Republik Indonesia bertanggung jawab. a memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Sekolah. b memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Sekolah dan. c melaporkan pelaksanaan Ujian Sekolah di wilayahnya kepada Menteri. 5 Kantor Wilayah Departemen Agama bertanggung jawab. a memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Madrasah. b memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Madrasah dan. c melaporkan pelaksanaan Ujian Madrasah di wilayahnya kepada Menteri. 6 Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota bertanggung jawab. a memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Madrasah. b memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Madrasah dan. c melaporkan pelaksanaan Ujian Madrasah di wilayahnya kepada Kantor. Wilayah Departemen Agama,7 Sekolah Madrasah bertanggung jawab.
a menyusun Prosedur Operasi Standar POS,b menyelenggarakan ujian sesuai dengan POS. c menyusun daftar nilai hasil Ujian Sekolah Madrasah. d menetapkan kelulusan peserta Ujian Sekolah Madrasah. e melaporkan pelaksanaan Ujian Sekolah Madrasah kepada pejabat yang. menugaskannya, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Madrasah dapat melakukan pemantauan. dan evaluasi penyelenggaraan ujian sekolah madrasah. Pengawasan pelaksanaan Ujian Sekolah Madrasah dilakukan oleh tim pengawas ujian. yang ditetapkan oleh sekolah madrasah, Kriteria kelulusan ujian sekolah madrasah ditentukan oleh masing masing. sekolah madrasah melalui rapat dewan guru yang memuat batas nilai minimal setiap. mata pelajaran dan rata rata nilai seluruh mata pelajaran yang diujikan. 1 Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dasar dan menengah. a menyelesaikan seluruh program pembelajaran, b memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata. pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia kelompok mata. pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian kelompok mata pelajaran. estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani olah raga dan kesehatan. c lulus ujian sekolah madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu. pengetahuan dan teknologi dan,d lulus ujian nasional.
2 Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan dengan. mempertimbangkan,a nilai pada Ujian Sekolah Madrasah. b penilaian pendidik atas aspek afektif dan psikomotor yang didasarkan pada. pengamatan pendidik terhadap sikap dan perilaku peserta didik. 1 Biaya penyelenggaraan ujian sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah. Daerah dan atau anggaran pendapatan dan belanja sekolah. 2 Biaya penyelenggaraan ujian madrasah menjadi tanggung jawab Departemen. Agama dan atau anggaran pendapatan dan belanja madrasah. 1 Perorangan kelompok dan atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan. Ujian Sekolah Madrasah wajib bersikap jujur menjaga kerahasiaan keamanan. dan kelancaran penyelenggaraan Ujian Sekolah Madrasah. 2 Perorangan kelompok dan atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau. penyimpangan dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah Madrasah dikenakan. sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan, 3 Peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal. Ujian Sekolah Madrasah dikenai sanksi sesuai dengan peraturan. sekolah madrasah, Hal hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Ujian Sekolah Madrasah diatur. dalam Prosedur Operasi Standar POS yang disusun oleh satuan pendidikan. masing masing, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta,pada tanggal 29 Januari 2010.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,MOHAMMAD NUH,Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,Dr A Pangerang Moenta S H M H DFM.

Related Books

The Politics of Global Complexity: Rethinking Governance ...

The Politics of Global Complexity Rethinking Governance

John Law, After Method: Mess in Social Science Research (Abingdon: Routledge, 2004). Jane Bennett, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things (Duke University Press, 2010). Michel Callon et al, Acting in an Uncertain World: An Essay on Technical Democracy (London: MIT Press, 2011). William Connolly, A World of Becoming (Duke University Press, 2011). Melanie Mitchell, Complexity: A Guided ...

Writing Methods

Writing Methods

3 Aims and objectives In recent years, there has been a considerable interest in research methods in (critical) security studies.1 Security researchers often operate in secretive or sensitive

541166 MIL Page Proof Instructions and Queries

541166 MIL Page Proof Instructions and Queries

Page Proof Instructions and Queries Journal Title: Millennium: Journal of International Studies Article Number: 541166 Greetings, and thank you for publishing with SAGE. We have prepared this page proof for your review.

Real Estate and Business Brokers Act, 2002 - RECO Website

Real Estate and Business Brokers Act 2002 RECO Website

Real Estate and Business Brokers Act, 2002 S.O. 2002, CHAPTER 30 Schedule C Consolidation Period: From December 12, 2013 to the e-Laws currency date. Last amendment: 2013, c. 13, Sched. 3. CONTENTS PART I INTERPRETATION 1. Interpretation PART II OFFICERS 2. Director 3. Registrar PART III PROHIBITIONS RE: PRACTICE 4. Prohibition against trade in real estate unless registered 5. Exemptions 6 ...

Real Estate Transaction Levy Surcharge 2020 - LAWPRO

Real Estate Transaction Levy Surcharge 2020 LAWPRO

Pursuant to By-Law 6, a LAWYER or firm that acts for one or more parties on a real estate transaction (as defined in paragraph A of Endorsement No. 2 of the POLICY), must pay the Law Society of Ontario (Law Society) a real estate transaction levy surcharge of $65 per transaction, inclusive of all taxes.

Home Health Study Report - CMS

Home Health Study Report CMS

related to severity of illness and improvement of access to care; subsequently, CMS will submit a report to the U.S. Congress on the study with recommendations for legislative and administrative action as the agency deems appropriate. For this scope of work, CMS has requested L&M analyze methods to potentially revise the HH PPS that address such concerns. This literature review will contribute

Review the Role of Hospital Information Systems in Medical ...

Review the Role of Hospital Information Systems in Medical

Review the Role of Hospital Information Systems in Medical Services Development . S. Aghazadeh, A. Aliyev, and M. Ebrahimnezhad International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 4, No. 6, December 2012 866. warehouses, and other units through the system and submitted their response is received . (HIS) Therefore the start time and end all actions will be identified and followed in ...

Association Between HLA Class II Molecules and Autoimmune ...

Association Between HLA Class II Molecules and Autoimmune

Vol. 5 No. 3 Sept. - Dec. 2004 161 Wanichapol S, et al. Association Between HLA Class II Molecules and Autoimmune Hepatitis Type 1 in Thai Patients Wanichapol S, M.D.* Vejbaesya S, M.D.# Pongprasobchai S, M.D.* Tanwandee T, M.D.* ABSTRACT Background: Current knowledge suggests that pathogenesis of autoimmune hepatitis (AIH) may be

Autoimmune Hepatitis in the Asia-Pacific Area

Autoimmune Hepatitis in the Asia Pacific Area

3.92, p = 0.021) and HLA-DQA1*0101 (odds ratio: 2.31, p = 0.019) were significantly associated with AIH when compared to controls.33 HLA-DRB1*1501 (40%), HLA-DRB1*14 (30%), HLA-DRB1*0301 (20%) and HLA-DRB1*1301(15%) were increased in type I AIH patients from western India.34 Recently, another study indicated that HLA-DRB1*04 (odds ratio: 3.292, p = 0.008) and DRB1*08 (odds ratio: 10.5, p = 0 ...

Contract for Residential Lots in a Community Titles Scheme

Contract for Residential Lots in a Community Titles Scheme

Ninth Edition Contain the Terms of this Contract. Seller: Witness: Buyer: Witness: The contract may be subject to a 5 business day statutory cooling-off period. A termination penalty of 0.25% of the purchase price applies if the Buyer terminates the contract during the statutory cooling-off period.