Lembaran Daerah Kota Bekasi Bandung Bpk Go Id-Books Pdf

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI bandung bpk go id
15 Feb 2020 | 21 views | 0 downloads | 34 Pages | 262.45 KB

Share Pdf : Lembaran Daerah Kota Bekasi Bandung Bpk Go Id

Download and Preview : Lembaran Daerah Kota Bekasi Bandung Bpk Go Id


Report CopyRight/DMCA Form For : Lembaran Daerah Kota Bekasi Bandung Bpk Go Id



Transcription

Mengingat 1 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen Ke 4, 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan. Dasar Pokok pokok Agraria Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran,Negara Republik Indonesia Nomor 2043. 3 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang,Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996,Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 3663,4 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang.
Bangunan Gedung Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara,Republik Indonesia Nomor 4247. 5 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber,Daya Air Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik,Indonesia Nomor 4377. 6 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang,Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran,Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana.
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang,Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan. Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004,tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844. 7 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang,Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan. Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik,Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran.
Negara Republik Indonesia Nomor 4438,8 Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4444, 9 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem. Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara,Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421,10 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang.
Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia,Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4725, 11 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar. Budaya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun,2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 5168,12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang. Perumahan dan Kawasan Permukiman Lembaran,Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,13 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang. Pembentukan Peraturan Perundang undangan,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011. Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik,Indonesia Nomor 5234. 14 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang. Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti,Kerugian jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun. 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan, Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan.
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964. Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik,Indonesia Nomor 2702. 15 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang. Penatagunaan Tanah Lembaran Negara Republik,Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4385, 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang. Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah.
Kabupaten Kota Lembaran Negara Republik Indonesia,Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 3747, 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45. Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan,Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008,Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4861, 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang.
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010. Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik,Indonesia Nomor 5098. 19 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang. Penyelenggaraan Penataan Ruang Lembaran Negara,Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103, 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68. Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran,Masyarakat Dalam Penataan Ruang Lembaran Negara.
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160. 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman,Pengelolaan Keuangan Daerah. 22 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor,17 PRT M 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana. Tata Ruang Wilayah Kota, 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan,Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan,Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah, 24 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008. tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang. Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi Lembaran. Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, 25 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008. tentang Dinas Daerah Kota Bekasi Lembaran Daerah,Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D sebagaimana.
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan. Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang,Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi. Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi. Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 8, 26 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008. tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi. Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9, 27 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2010. tentang Pajak Parkir Lembaran Daerah Kota Bekasi,Tahun 2010 Nomor 3 Seri B. 28 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2011. tentang Pajak Air Tanah Lembaran Daerah Kota Bekasi. Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, 29 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011.
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2011. 2031 Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor, 30 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011. tentang Penyediaan dan penyerahan prasarana sarana. dan utilitas kawasan perumahan perdagangan dan,industri oleh pengembang di Kota Bekasi Lembaran. Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E, 31 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011. tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang,Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 17. 32 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012. tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan,Perkotaan Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012.
Nomor 2 Seri B, 33 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012. tentang Retribusi Daerah Lembaran Daerah Kota Bekasi. Tahun 2012 Nomor 9 Seri C, 34 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012. tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Lembaran. Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 15 Seri C,Dengan Persetujuan Bersama. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI,WALIKOTA BEKASI. MEMUTUSKAN, Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF.
DAN DISINSENTIF DALAM PENGENDALIAN,PEMANFAATAN RUANG DI KOTA BEKASI. KETENTUAN UMUM,Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan. 1 Daerah adalah Kota Bekasi,2 Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 3 Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur. penyelenggara Pemerintahan Daerah,4 Walikota adalah Walikota Bekasi. 5 Kepala Dinas Tata Kota adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi. 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi, 7 Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta.
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan. aspek administratif dan atau aspek fungsional, 8 Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat ruang laut dan ruang. udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. tempat manusia dan makhluk lainnya hidup melakukan kegiatan dan. memelihara kelangsungan hidupnya, 9 Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang. 10 Penataan Ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 11 Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan. pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan. pelaksanaan program beserta pembiayaannya, 12 Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib. tata ruang, 13 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK. adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota yang. berisi tujuan kebijakan strategi penataan ruang wilayah kota rencana. struktur ruang wilayah kota rencana pola ruang wilayah kota penetapan. kawasan strategis kota arahan pemanfaatan ruang wilayah kota dan. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. 14 Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi selanjutnya disingkat RDTRK. adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang. dilengkapi dengan peraturan zonasi, 15 Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan.
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk. setiap blok zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana. rinci tata ruang, 16 Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi. daya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. serta memiliki ciri tertentu, 17 Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda. cagar budaya Bangunan cagar budaya Struktur cagar budaya Situs. cagar budaya dan Kawasan Cagar budaya di darat dan atau di air yang. perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi. sejarah ilmu pengetahuan pendidikan agama dan atau kebudayaan. melalui proses penetapan, 18 Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua. Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau. memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, 19 Lingkungan adalah bagian wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang. untuk suatu kehidupan tertentu dalam suatu pengembangan kota secara. keseluruhan, 20 Masyarakat adalah orang perseorangan kelompok orang termasuk.
masyarakat hukum adat korporasi dan atau pemangku kepentingan. nonpemerintah lain dalam penataan ruang, 21 Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan. tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 22 Insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong pelaksanaan. kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, 23 Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah membatasi pertumbuhan. atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 24 Pemberian Insentif dan Disinsentif adalah upaya peningkatan. kemampuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka. mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang menfasilitasi. kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan. meningkatkan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang. yang sejalan dengan rencana tata ruang, 25 Fiskal adalah pengeluaran dan pendapatan yang berupa pajak pemerintah. atau berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan Negara. 26 Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan. yang dimiliki dikuasai dan atau dimanfaatkan orang pribadi atau. Badan kecuali kawasan yang di untuk kegiatan usaha perkebunan. perhutanan dan pertambangan, 27 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan. Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang. khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk. kepentingan orang pribadi atau Badan, 28 Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka.
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan. gedung dan luas lahan tanah perpetakan daerah perencanaan yang. dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan. lingkungan, 29 Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka. persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung. dan luas tanah perpetakan daerah perencanaan yang dikuasai sesuai. rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 30 Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area. memanjang jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih. bersifat terbuka tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh tanaman. secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, 31 Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang. memungkinkan lingkungan kawasan perumahan dapat berfungsi. sebagaimana mestinya, 32 Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan. dan pengembangan kehidupan ekonomi sosial dan budaya. 33 Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 34 Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota. untuk melaksanakan verifikasi usulan pemberian insentif dan disinsentif. dari Dinas Tata Kota, 35 Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah Kota. atau masyarakat, 36 Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat.
BKPRD adalah badan bersifat ad hoc yang dibentuk untuk mendukung. pelaksanaan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan. Ruang di Kota Bekasi dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan. tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di Kota Bekasi. AZAS MAKSUD TUJUAN MANFAAT SASARAN DAN LINGKUP, 1 Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan. ruang di Kota Bekasi diselenggarakan berdasarkan asas. a keterpaduan,b keserasian keselarasan dan keseimbangan. c keberlanjutan,d keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. e keterbukaan,f kebersamaan dan kemitraan,g perlindungan kepentingan umum. h kepastian hukum dan keadilan dan,i akuntabilitas.
2 Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang Ruang. diselenggarakan dengan maksud, a meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka. mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang. b memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan. rencana tata ruang dan, c meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka. pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. 3 Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pengendalian Pemanfaatan. Ruang Kota diselenggarakan dengan tujuan, a memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan. rencana tata ruang, b meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka. mewujudkan ruang yang aman nyaman produktif dan berkelanjutan. c mewujudkan rencana tata ruang Kota Bekasi sebagai tempat hunian. dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas. lingkungan hidup yang berkelanjutan, 4 Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pengendalian Pemanfaatan.
Ruang Kota diselenggarakan untuk memberikan manfaat sebesar. besarnya bagi kepentingan umum berupa, a meningkatkan kualitas lingkungan dengan membentuk ruang ruang. kota yang layak dan seimbang secara visual fisik ekonomi maupun. sosial dan berkelanjutan, b meningkatnya kualitas tata ruang kota yang aman nyaman sehat. menarik serta akomodatif terhadap keragaman kegiatan. c terciptanya keselarasan antar ruang luar bangunan dan lingkungan. publik sehingga tercipta ruang ruang antar bangunan yang interaktif. d tercapainya lingkungan yang tanggap terhadap tuntutan kondisi. ekonomi serta terciptanya integrasi sosial secara keruangan. e terciptanya kegiatan publik sehingga tercipta integrasi ruang sosial. antar penggunaannya, f terciptanya estetika karakter dan orientasi visual dari suatu. lingkungan, g terciptanya iklim mikro lingkungan yang berorientasi pada kepentingan. pejalan kaki, h tercapainya efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang secara adil.
5 Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang memiliki. a sasaran jangka panjang terwujudnya tata ruang sesuai dengan. rencana tata ruang, b sasaran jangka menengah meliputi pemecahan masalah perkotaan. yang diprioritaskan pada pengendalian kegiatan dalam pemanfaatan. ruang sesuai RDTR dan Peraturan Zonasi pengendalian pemanfaatan. ruang di kawasan rawan banjir di kawasan kemacetan lalu lintas. pendorongan peningkatan luas RTH dan pendorongan pelestarian. cagar budaya, 6 Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan pembinaan. pelaksanaan dan pengawasan pemberian insentif dan disinsentif di. wilayah Kota Bekasi dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. JENIS PERTIMBANGAN DAN TATA CARA PEMBERIAN,INSENTIF DAN DISINSENTIF. Bagian Kesatu,Jenis Insentif dan Disinsentif,Paragraf 1. Insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Bekasi. diberikan dalam bentuk fiskal dan non fiskal kepada masyarakat. Paragraf 2,Insentif dan Disinsentif Untuk Masyarakat.
1 Insentif fiskal kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. a pemberian kompensasi,b sewa ruang,c urun saham,d keringanan pajak. e keringanan retribusi, 2 Insentif non fiskal kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal. a penyediaan sarana dan prasarana,b kompensasi,c kemudahan perizinan. 1 Disinsentif fiskal yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana. dimaksud pada Pasal 3 berupa,a kewajiban membayar kompensasi. b pengenaan Pajak tinggi,c peningkatan retribusi, 2 Disinsentif non fiskal yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana.
dimaksud pada Pasal 3 berupa pembatasan penyediaan sarana dan. prasarana dan penyediaan sarana dan prasarana oleh masyarakat. 3 Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai. dengan ketentuan peraturan perundang undangan,Paragraf 3. Pendorongan dan Pembatasan Pemanfaatan Ruang,sesuai RDTR dan Peraturan Zonasi. 1 Walikota memberikan insentif kepada masyarakat yang didorong. melakukan pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR dan peraturan. zonasi serta ketentuan lain yang berlaku, 2 Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa insentif fiskal dan. insentif non fiskal, 3 Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa. a pemberian kompensasi intensitas penggunaan lahan dengan kajian. b sewa ruang,c urun saham,d pemberian keringanan pajak.
e pengurangan retribusi, 4 Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa. a pemberian kompensasi intensitas penggunaan lahan sesuai kajian. b penyediaan sarana dan prasarana,c kemudahan perizinan. 5 Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada masyarakat yang. melakukan pemanfaatan ruang bertentangan dengan peraturan zonasi. dan ketentuan peraturan perundang undangan lain yang berlaku. 6 Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berupa. disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal, 7 Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 6 berupa. a pengenaan Pajak tinggi,b Retribusi tinggi, 8 Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 6 berupa. a kewajiban menyerahkan kompensasi,b pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
9 Kriteria pemberian insentif untuk pendorongan pemanfaatan ruang sesuai. RDTR dan Peraturan Zonasi adalah, a kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan dampak positif. terhadap kegiatan penggunaan dan pemanfaatan ruang yang sejalan. dengan rencana tata ruang, b kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan dampak ekonomi yang. positif mendukung alokasi sumber sumber ekonomi dan arus sumber. daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor. c kegiatan pemanfaatan ruang yang menjaga kelestarian lingkungan. dan tidak memberikan peluang kepada masyarakat luas untuk. merusak lingkungan, 10 Kriteria pemberian disinsentif untuk pembatasan Pemanfaatan Ruang. sesuai RDTR dan Peraturan Zonasi adalah, a kegiatan pemanfaatan yang perlu dicegah perkembangannya karena. tidak sejalan dengan rencana tata ruang, b kegiatan pemanfaatan yang perlu dibatasi pertumbuhan karena tidak.
sejalan dengan rencana tata ruang, c kegiatan pemanfaatan yang perlu dikurangi karena tidak sejalan. dengan rencana tata ruang,Paragraf 4, Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Banjir. 1 Walikota memberikan insentif disinsentif kepada masyarakat yang. didorong dan dibatasi untuk melakukan pemanfaatan ruang sesuai. dengan Rencana Detail Tata Ruang RDTR dan Peraturan Zonasi di. kawasan rawan banjir, 2 Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi insentif fiskal dan. insentif non fiskal, 3 Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa. a pemberian keringanan Pajak,b keringanan Retribusi.
4 Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa. a pengadaaan sarana dan prasarana,b kemudahan perizinan. 4 Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi disinsentif fiskal. dan disinsentif non fiskal, 5 Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat berupa. a penetapan Pajak,b Retribusi tinggi, 6 Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat berupa. a pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, b penyediaan infrastruktur pengendalian banjir oleh masyarakat. 7 Kriteria pemberian insentif untuk pengendalian pemanfaatan ruang di. kawasan rawan banjir meliputi, a kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan dampak terhadap.
pengurangan beban debit banjir pada suatu kawasan rawan banjir. b kegiatan pemanfaatan ruang yang menjaga kelestarian lingkungan. dan tidak memberikan peluang kepada masyarakat luas untuk. merusak lingkungan, c kegiatan pemanfaatan ruang tersebut benar benar diperlukan guna. melindungi kepentingan umum, 8 Kriteria pengenaan disinsentif untuk pengendalian pemanfaatan ruang di. kawasan rawan banjir meliputi, a kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan dampak menambah. beban debit banjir pada suatu kawasan rawan banjir. b kegiatan pemanfaatan ruang yang akan menyediakan jasa dengan. tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. c kegiatan pemanfaatan ruang tersebut benar benar diperlukan guna. melindungi kepentingan umum,Paragraf 5, Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Kemacetan Lalu Lintas. 1 Walikota memberikan insentif disinsentif kepada lembaga badan usaha. dan perseorangan yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan. yang berdampak kemacetan lalu lintas, 2 Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu berupa.
a kewajiban membayar kompensasi,b penetapan Pajak tinggi. c pengenaan Retribusi tinggi, 3 Kriteria Pemberian Insentif untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang di. Kawasan Kemacetan Lalu Lintas adalah, a kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan dampak terhadap. meningkatnya tingkat pelayanan lalu lintas, b kegiatan pemanfaatan ruang tersebut benar benar diperlukan guna. melindungi kepentingan umum, 4 Kriteria Pemberian disinsentif untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang di.
Kawasan Kemacetan Lalu Lintas adalah, a kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan dampak terhadap. menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas, b kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan. dan memberikan peluang kepada masyarakat luas untuk merusak. lingkungan,Paragraf 6,Peningkatan Luas Ruang Terbuka Hijau. 1 Walikota memberikan insentif kepada masyarakat yang didorong untuk. melakukan pemanfaatan ruang dengan luas RTH melebihi ketentuan. dalam RDTR dan atau mempertahankan kawasan lindung serta. ketentuan lain yang terkait, 2 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu berupa. insentif fiskal dan insentif non fiskal, 3 Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa.
a pemberian kompensasi,b sewa ruang,c urun saham,d pemberian keringanan Pajak.


Related Books

AGRICULTURAL SECTOR RISK ASSESSMENT: METHODOLOGICAL ...

AGRICULTURAL SECTOR RISK ASSESSMENT METHODOLOGICAL

Agricultural Sector Risk Assessment: Methodological Guidance for Practitioners ix This report was developed by a team led by Vikas Choudhary, Senior Economist, and Carlos Arce, Consultant from the Agricultural Risk Management Team (ARMT) at the World Bank. The content was developed with contributions from Stephen

Alibre Design - My Tutorial Exercises - Channel-1

Alibre Design My Tutorial Exercises Channel 1

Alibre Design Tutorial - Simple Extrude Step-Pyramid-1 Part Tutorial Exercise 4: Step-Pyramid-1 [complete version] In this Exercise, We will set System Parameters first. Then, in sketch mode, outline the Step Pyramid with Rectangles and Straight Lines. Then we will use the Extrude Feature to create the Step.

Exoskeletons, Coming Soon Sizing Others Up

Exoskeletons Coming Soon Sizing Others Up

KNIFE/COUNTER-KNIFE By W. Hock Hochheim Our Knife/Counter-Knife course contains three main combat modules, The Spartan, The Chain of the Knife and In The Clutches OF. Remember that these three modules transcend simple knife vs knife combat. Each module represents three major close quarter combat probabilities

2018 South Carolina Career Readiness Assessment

2018 South Carolina Career Readiness Assessment

This is a sample of the questions that are on the Applied Mathematics test. It contains five questions similar to what you will see on the actual Applied Mathematics test. The test consists of multiple choice questions where you must pick one answer choice. While on this sample test you will circle your answer, on the actual test you will be

City of San Antonio Employee Training Course Catalog

City of San Antonio Employee Training Course Catalog

Explain ity of San Antonio ash Handling and redit ard Acceptance Policies and Proce-dures. Identify the correct policy or procedure to apply in various scenarios. Explain the principles of good cash handling and credit card acceptance, segregation of duties, and security. Identify controls related to cash handling. Recognize counterfeit money.

Landscape Design and the Experience of Motion - Terebess

Landscape Design and the Experience of Motion Terebess

Muso- gave his seal of ... see Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (New York: Basic ... Phenomenological description is interpretation.

FACTFILE: GCE HISTORY OF ART

FACTFILE GCE HISTORY OF ART

and communicated becomes as relevant as the artwork itself. Post-Minimalism generally is difficult to define but can be seen as conceptualism meets postmodernist art. Leading Post-Minimalist artists, include Hesse, Richard Serra and Hans Haake.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS Category Pages

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS Category Pages

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS Category Pages Facilities & Buildings 3-10 General Reference 11-20 Human Resources 21-22 Legal 23-25 Marketing 26 Personal Names (Individuals) 27 Predecessor Companies 28-29 Products & Services 30-89 Public Relations 90 Research 91-97 April 10, 2007

Sources and Use of Medicare Enrollment Information

Sources and Use of Medicare Enrollment Information

Sources and Use of Medicare Enrollment Information THE MASTER BENEFICIARY SUMMARY FILE Beth Virnig, Ph.D. Associate Dean for Research and Professor

Application for a Certificate of Competency

Application for a Certificate of Competency

CERTIFICATE OF COMPETENCY APPLICATION Page 1 of 7 Certificate of Competency Application Rev. 7/3/19 Please type or print all information clearly; complete all sections of the application in its entirety in blue or black ink. Anything that does not apply fill in with N/A. Additional information for each section outlined in