Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan -Books Pdf

KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENURUT PERATURAN
23 May 2020 | 7 views | 0 downloads | 17 Pages | 589.83 KB

Share Pdf : Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan

Download and Preview : Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan


Report CopyRight/DMCA Form For : Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan



Transcription

Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui 3. tiga sumber yaitu atribusi delegasi dan mandat Kewenangan atribusi lazimnya. digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang Undang Dasar. kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan 2. Pengertian atribusi delegasi dan mandat diatur dalam Undang Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut. a Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat. pemerintahan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 1945 atau Undang undang 3, b Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat. pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan. yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih. sepenuhnya kepada penerima delegasi 4, c Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat. pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan. yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada. pemberi mandat 5, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka. penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala. bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan. kewajiban daerah tersebut 6 Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah. keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan penganggaran pelaksanaan. penatausahaan pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah 7. Siklus pengelolaan keuangan daerah dapat digambarkan dalam bagan alir berikut ini. Philipus M Hadjon Wewenang Makalah Universitas Airlangga Surabaya Hal 112. Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 22. Ibid Pasal 1 angka 23,Ibid Pasal 1 angka 24, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 angka1. Ibid Pasal 1 Angka 2, Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Sumber http www bpkp go id, Pengertian istilah istilah maupun singkatan singkatan dalam bagan di atas. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan. Keuangan Daerah dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut. a RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen. perencanaan daerah untuk periode 5 lima tahun, b RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah dokumen perencanaan daerah untuk. periode 1 satu tahun, c APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan. tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. d KUA Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang. pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk. periode 1 satu tahun, e PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan. batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap. program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan. anggaran satuan kerja perangkat daerah, f RKA SKPD Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau. dokumen yang memuat rencana pendapatan belanja dan pembiayaan SKPD yang. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. penyusunan rancangan APBD, g DPA SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang. memuat pendapatan belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi. bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh. pengguna anggaran, h Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam. i Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi bupati bagi daerah. kabupaten atau wali kota bagi daerah kota, j DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat. daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau. seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan penganggaran pelaksanaan. penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan. daerah kepada pejabat perangkat daerah 8, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD. adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang. melaksanakan pengelolaan keuangan daerah 9, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah.
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan. bertindak sebagai bendahara umum daerah 10, Pengelola keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah. Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PP Pengelolaan. Keuangan Daerah antara lain,1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2 Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah,3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PPKD. 4 Pengguna Anggaran PA,5 Kuasa Pengguna Anggaran KPA. 6 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah PPTK. 7 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah PPK SKPD. 8 Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD PPK Unit SKPD. 9 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran,10 Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD.
Tugas dan kewenangan pejabat pengelola keuangan daerah diatur dalam PP. Pengelolaan Keuangan Daerah Agar pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah. Ibid Pasal 4 ayat 3,Ibid pasal 1 angka 66,Ibid pasal 1 angka 71. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. kepada masyarakat berjalan efektif dan efisien maka kewenangan tersebut dapat. dilimpahkan Pasal 13 ayat 1 Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang. Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa pendelegasian kewenangan. ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan Kewenangan dan. pelimpahan kewenangan memiliki akibat hukum yang berbeda tergantung jenis. perolehan kewenangannya,II PERMASALAHAN, Bertolak dari paparan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan. pembahasan dalam penulisan hukum ini adalah, 1 Bagaimana kewenangan pengelolaan keuangan daerah dan batasan tanggung jawab. secara hukum administrasi, 2 Bagaimana kewenangan pengelola keuangan daerah sesuai dengan Peraturan. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan jenis kewenangannya. III PEMBAHASAN, A Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Batasan Tanggung jawab.
Secara Hukum Administrasi, Sumber kewenangan dibagi dua macam yaitu atribusi dan pelimpahan. Pelimpahan kewenangan dibagi menjadi dua yaitu delegasi dan mandat Uraian dan. batasan tanggung jawab masing masing kewenangan dapat dijelaskan sebagai. 1 Atribusi, Berdasarkan Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi. Pemerintahan UU Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 22 Atribusi adalah. pemberian Kewenangan kepada Badan dan atau Pejabat Pemerintahan oleh. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang. Dalam pasal 12 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan badan dan atau. pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila. a diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan atau undang undang, b merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada dan. c atribusi diberikan kepada badan dan atau pejabat Pemerintahan. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui. atribusi tanggung jawab kewenangan berada pada badan dan atau pejabat. pemerintahan yang bersangkutan kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan. kecuali diatur di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 1945 dan atau undang undang 12,Ibid Pasal 12 ayat 2 dan 3. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. 2 Delegasi, Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ.
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya Berdasarkan UU Administrasi. Pemerintahan Pasal 1 Angka 23 delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari. badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau. pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung. gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, Kewenangan yang didelegasikan kepada badan dan atau pejabat. pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kecuali ditentukan lain dalam. peraturan perundang undangan Dalam hal ketentuan peraturan perundang. undangan menentukan lain badan dan atau pejabat pemerintahan yang. memperoleh wewenang melalui delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan. kepada badan dan atau pejabat pemerintahan lain dengan ketentuan. a dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan. b dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri dan. c paling banyak diberikan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan 1 satu. tingkat di bawahnya 13, Badan dan atau pejabat pemerintahan yang memberikan delegasi dapat. menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui delegasi kecuali. ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan 14 Dalam hal. pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi menimbulkan ketidakefektifan. penyelenggaraan pemerintahan badan dan atau pejabat pemerintahan yang. memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang. telah didelegasikan 15, Badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui. delegasi tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi 16. Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya. dijalankan oleh organ lain atas namanya Berdasarkan UU Administrasi. Pemerintahan mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau. pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat. pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap. berada pada pemberi mandat, Pelimpahan kewenangan secara umum diatur Undang Undang Nomor 30. Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan PP Pengelolaan Keuangan. Daerah juga mengatur mengenai pelimpahan kekuasaan tugas dan wewenang. dalam pengelolaan keuangan daerah,Ibid Pasal 13 ayat 3 dan 4.
Ibid pasal 13 ayat 5,Ibid pasal 13 ayat 6,Ibid pasal 13 ayat 7. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan mandat kepada. badan dan atau pejabat pemerintahan lain yang menjadi bawahannya kecuali. ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan Badan dan atau. pejabat pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama. badan dan atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat 17. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat dapat. menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui mandat kecuali. ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan Dalam hal. pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat menimbulkan ketidakefektifan. penyelenggaraan pemerintahan badan dan atau pejabat pemerintahan yang. memberikan mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan 18. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui. mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat. strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi. kepegawaian dan alokasi anggaran Badan dan atau pejabat pemerintahan yang. memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada. pemberi mandat 19, Perbedaan utama antara pelimpahan kewenangan secara delegasi dan. mandat adalah terkait tanggung jawab dan tanggung gugat atas pelimpahan. kewenangan tersebut Tanggung jawab dan tanggung gugat atas pelimpahan. wewenang berupa delegasi beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat atas pelimpahan wewenang. berupa mandat tetap berada pada pemberi mandat, B Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah dan Jenis Kewenangannya. Pengelola keuangan daerah sebagaimana disebut dalam PP Pengelolaan. Keuangan Daerah setidaknya ada 10 jabatan pengelola keuangan daerah Tugas dan. kewenangan masing masing pengelola keuangan daerah dan jenis kewenangannya. dapat dijelaskan dibawah ini,1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang. dipisahkan 20, Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai.
kewenangan, a menyusun rancangan peraturan daerah Perda tentang APBD rancangan Perda. tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban. Ibid pasal 14 ayat 3 dan 4,Ibid pasal 14 ayat 5 dan 6. Ibid pasal 14 ayat 7 dan 8,Ibid Pasal 4 ayat 1, Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. pelaksanaan APBD, b mengajukan rancangan Perda tentang APBD rancangan Perda tentang. perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban. pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. c menetapkan Perda tentang APBD rancangan Perda tentang perubahan APBD. dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang. telah mendapat persetujuan bersama DPRD, d menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah.
e mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan. keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat. f menetapkan kebijakan pengelolaan APBD,g menetapkan KPA. h menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. i menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan. retribusi daerah, j menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang. k menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan. memerintahkan pembayaran, l menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai. dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan, m melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Pasal 4 ayat 3 PP Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa. dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau. seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan penganggaran pelaksanaan. penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan. daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah, Kemudian dalam pasal 4 ayat 4 PP Pengelolaan Keuangan Daerah.
menyatakan bahwa Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas. a sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. b kepala SKPKD selaku PPKD dan,c kepala SKPD selaku PA. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 6. ayat 2 huruf c menyatakan bahwa kekuasaan keuangan negara diserahkan. kepada gubernur bupati wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk. mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan. kekayaan daerah yang dipisahkan Kepala daerah memiliki kewenangan sebagai. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah. daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan. kewenangan atribusi, Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. 2 Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. mempunyai tugas,a koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah. b koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD rancangan perubahan. APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. c koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD,d memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD.
e koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan. f memimpin TAPD 21, Dalam melaksanakan tugasnya koordinator pengelolaan keuangan daerah. bertanggung jawab kepada kepala daerah 22, Berdasarkan uraian diatas maka kewenangan sekretaris daerah sebagai. koordinator pengelola keuangan daerah merupakan kewenangan mandat Dalam. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak diatur. mengenai kewenangan sekretaris daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. 3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PPKD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat. SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna. anggaran pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan. daerah Kepala SKPKD tingkat provinsi biasanya Kepala Biro Keuangan. sedangkan tingkat kabupaten kota dijabat oleh Kepala Badan Dinas Pengelolaan. Keuangan Daerah Kepala SKPKD selain sebagai Pejabat Pengelola Keuangan. Daerah PPKD juga menjabat sebagai kepala SKPD Pengguna Anggaran SKPD. dan Bendahara Umum Daerah,Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas. a menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. b menyusun rancangan Perda tentang APBD rancangan Perda tentang perubahan. APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. c melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda. d melaksanakan fungsi BUD dan, e melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.
undangan 23, Dalam pasal 4 ayat 3 dan 4 huruf b PP Pengelolaan Keuangan Daerah. menyatakan kepala daerah dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah. melimpahkan sebagian atau keseluruhan kekuasaannya yang berupa perencanaan. penganggaran pelaksanaan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban. Ibid Pasal 6 ayat 1,Ibid Pasal 6 ayat 2,Ibid Pasal 7 ayat 1. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah yaitu Kepala. SKPKD selaku PPKD Pengaturan tersebut mengindikasikan bahwa kewenangan. Kepala SKPKD sebagai PPKD merupakan kewenangan yang bersumber dari. pelimpahan berupa mandat, Salah satu tugas dan kewenangan PPKD adalah melaksanakan fungsi BUD. Tugas dan kewenangan tersebut diatur dalam PP Pengelolaan Keuangan Daerah. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah. BUD berwenang,a menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD. b mengesahkan DPA SKPD,c melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
d memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran. kas umum daerah,e melaksanakan pemungutan pajak daerah. f menetapkan SPD, g menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama. pemerintah daerah, h melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. i menyajikan informasi keuangan daerah dan, j melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran. daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tidak. dilakukan melalui rekening kas umum daerah 24, Dalam menjalankan fungsi BUD yang sangat luas PPKD selaku BUD dapat.
mengusulkan Kuasa BUD untuk menjalankan tugas tugas BUD Dalam pasal 8. ayat 1 PP Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa PPKD selaku BUD. mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada kepala daerah untuk. ditetapkan sebagai Kuasa BUD Kemudian dalam ayat 2 nya menyatakan bahwa. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah Hal ini mengindikasikan. bahwa PPKD selaku BUD merupakan kewenangan yang bersumber dari. pelimpahan berupa delegasi, Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas. BUD 25 Kuasa BUD mempunyai tugas,a menyiapkan anggaran kas. b menyiapkan SPD,c menerbitkan SP2D, d memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau. lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, e mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD. f menyimpan uang daerah,Ibid Pasal 7 ayat 2,Ibid Pasal 1 angka 73.
Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. g melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola menatausahakan. h melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA KPA atas Beban APBD. i melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah. j melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan. k melakukan penagihan piutang daerah 27, Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD 28 Hal ini. menunjukkan bahwa kewenangan Kuasa BUD merupakan mandat dari kepala. daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. 4 Pengguna Anggaran PA, Pengertian Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalan Undang. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 12. adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian. negara lembaga satuan kerja perangkat daerah Sedangkan dalam pasal 1 angka 68. PP Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pengguna Anggaran adalah. pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas. dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah SKPD selaku Pengguna. Anggaran PA mempunyai tugas,a menyusun Rencana Kerja Anggaran RKA SKPD. b menyusun Dokumen Palaksanaan Angaran DPA SKPD, c melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran.
d melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, e melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. f melaksanakan pemungutan retribusi daerah, g mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas. anggaran yang telah ditetapkan,h menandatangani Surat Perintah Membayar SPM. i mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang. dipimpinnya, j menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. k mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya. l menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK dan Pejabat. Penatausahaan Keuangan PPK SKPD, m menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka.
pengelolaan keuangan daerah dan, n melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. undangan 29,Ibid Pasal 8 ayat 1 dan 3,Ibid Pasal 8 ayat 4. Ibid Pasal 10 ayat 1, Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dalam pasal 4 ayat 3 dan 4 huruf c PP Pengelolaan Keuangan Daerah. mengatur bahwa dalam melaksanakan kekuasaannya kepala daerah melimpahkan. sebagian atau keseluruhan kekuasaannya yang berupa perencanaan. penganggaran pelaksanaan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban. serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah yaitu Kepala. SKPD selaku PA PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan. wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah 30 Dari uraian. tersebut mengindikasikan bahwa kewenangan PA bersumber dari pelimpahan. berupa mandat,5 Kuasa Pengguna Anggaran KPA, PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD. selaku KPA 31,Pelimpahan kewenangan meliputi, a melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran.
b melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya. c melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. d mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas. anggaran yang telah ditetapkan,e melaksanakan pemungutan retribusi daerah. f mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya dan. g melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang undangan 32, Dalam pasal 5 huruf a Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang. Perbendaharaan Negara menyatakan gubernur bupati wali kota selaku kepala. pemerintahan daerah b menetapkan kuasa pengguna anggaran dan bendahara. penerimaan dan atau bendahara pengeluaran Pelimpahan kewenangan ditetapkan. oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD 33 Dari bahasan diatas sangat jelas. dinyatakan bahwa KPA merupakan kewenangan yang bersumber dari mandat. 6 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah PPTK. PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 satu atau. beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya 34 PA KPA. dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD Unit SKPD selaku. PPTK PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA KPA Dalam. Ibid Pasal 10 ayat 2,Ibid Pasal 11 ayat 1,Ibid Pasal 11 ayat 4. Ibid pasal 11 ayat 3,Ibid Pasal 1 angka 74, Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. melaksanakan tugas dan wewenang PPTK bertanggung jawab kepada PA KPA 35. PPTK merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara ASN yang menduduki jabatan. struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya 36, Dalam pasal 10 ayat 1 huruf l PP Pengelolaan Keuangan Daerah.
menyatakan Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas l menetapkan PPTK. dan PPK SKPD PPTK merupakan Pejabat Pelaksana dan tugasnya membantu. tugas dan wewenang PA KPA sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber. kewenangan PPTK adalah mandat dari PA KPA, 7 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah PPK. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD untuk melaksanakan. fungsi tata usaha keuangan pada SKPD PPK SKPD mempunyai tugas dan. a melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan SPP. UP Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang SPP GU Surat Permintaan. Pembayaran Tambah Uang SPP TU dan Surat Permintaan Pembayaran. Langsung SPP LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh. Bendahara Pengeluaran,b menyiapkan SPM, c melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan. bendahara pengeluaran,d melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD dan. e menyusun laporan keuangan SKPD 37, Sama halnya dengan PPTK penetapan PPK SKPD diatur Dalam pasal 10. ayat 1 huruf l PP Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Kepala SKPD. selaku PA mempunyai tugas l menetapkan PPTK dan PPK SKPD PPK. SKPD merupakan pejabat penatausaha dan tugasnya membantu tugas dan. wewenang PA KPA sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber kewenangan. PPTK adalah mandat dari PA KPA, 8 Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD PPK Unit SKPD.
Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena. pertimbangan PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata. usaha keuangan pada Unit SKPD PPK Unit SKPD mempunyai tugas. a melakukan verifikasi SPP TU dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya yang. diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu, b menyiapkan Surat Perintah Membayar Tambah Uang SPM TU dan Surat. Perintah Membayar Langsung SPM LS berdasarkan SPP TU dan SPP LS. yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu dan. Ibid Pasal 12,Ibid Pasal 13 ayat 2,Ibid Pasal 14 ayat 2. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. c melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu 38, PPK Unit SKPD memiliki fungsi yang hampir sama dengan PPK SKPD. sehingga kewenangannya sama dengan PPK SKPD yaitu kewenangan mandat. dari PA KPA,9 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima. menyimpan menyetor ke rekening kas umum daerah menatausahakan dan. mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya 39 Dalam hal PA. melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA kepala daerah dapat. menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang. bersangkutan 40 Bendahara penerimaan pembantu memiliki tugas dan wewenang. sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah 41. Bendahara pengeluaran memiliki tugas dan wewenang, a mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP SPP GU SPP.
TU dan SPP LS,b menerima dan menyimpan UP GU dan TU. c melaksanakan pembayaran dari UP GU dan TU yang dikelolanya. d menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang undangan,e meneliti kelengkapan dokumen pembayaran. f membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan. laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik. g memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang undangan 42, Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA kepala daerah. atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran pembantu 43 Bendahara. pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang, a mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS. b menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran. c menerima dan menyimpan TU dari BUD, d melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya.
e menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang undangan,Ibid Pasal 15 ayat,Ibid Pasal 16 ayat 2. Ibid Pasal 17 ayat 1,Ibid Pasal 17 ayat 2,Ibid Pasal 19 ayat 2. Ibid Pasal 19 ayat 3, Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. f meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, g memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang undangan dan, h membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan.
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran. secara periodik 44, Berdasarkan penjelasan diatas bendahara penerimaan bendahara penerimaan. pembantu dan bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu di angkat. oleh kepala daerah yang diusulkan oleh PA menunjukkan bahwa sumber. kewenangannya adalah mandat,10 Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Dalam proses penyusunan APBD kepala daerah dibantu oleh TAPD yang. dipimpin oleh sekretaris daerah TAPD terdiri atas pejabat perencana daerah. PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan 45 TAPD mempunyai tugas. a membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, b menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA. c menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS. d melakukan verifikasi RKA SKPD, e membahas rancangan APBD rancangan perubahan APBD dan rancangan. pertanggungjawaban APBD, f membahas hasil evaluasi APBD perubahan APBD dan Pertanggungjawaban.
g melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA. h menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA. i melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. undangan 46, Menyusun mengajukan dan menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan. perubahan APBD merupakan kewenangan kepala daerah Tugas utama TAPD adalah. membantu kepala daerah untuk menyusun rancangan APBD untuk dibahas bersama. oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan melalui peraturan daerah Dari. penjelasan tersebut maka kewenangan TAPD merupakan kewenangan mandat. dimana tanggungjawab masih berada pada kepala daerah. Pengetahuan mengenai jenis kewenangan dapat menjadi acuan dalam. menentukan tanggung jawab maupun tanggung gugat dari pengelola keuangan. daerah apabila terjadi permasalahan terkait pengelolaan keuangan negara daerah. Ibid Pasal 19 ayat 4,Ibid Pasal 22 ayat 1 dan 2,Ibid Pasal 22 ayat 3. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Related Books

THE CASE FOR JUDEO-CHRISTIAN VALUES A Series ... - Bill Wall

THE CASE FOR JUDEO CHRISTIAN VALUES A Series Bill Wall

THE CASE FOR JUDEO-CHRISTIAN VALUES A Series of 23 columns by Dennis Prager Better answers: The case for Judeo-Christian values With this first column of 2005, I inaugurate a periodic series of columns devoted to explaining and making the case for what are called Judeo-Christian values. There is an epic battle taking place in the world over what value system humanity will embrace. There are ...

Nation~l Di Yiddish-Imperye: The Dashed Hopes for a ...

Nation l Di Yiddish Imperye The Dashed Hopes for a

assimil' r RlissTf'Yirig'Ulem on the . other. Jewish domicile was restricted to a Pale of Settlement a ong Ie . 0 . the frontier of the Old Polish Kingdom. Jews were prohibited from Jiving in the cities unless they received special privileges, granted only to a few wealthy and Russified Jews. Internal religious and communal administration as well as official relations with the central ...

Photovoltaic Solar Inverter Series ES ES2200 / ES3300 ...

Photovoltaic Solar Inverter Series ES ES2200 ES3300

Photovoltaic Solar Inverter Series ES ES2200 / ES3300 / ES4200 / ES5000 to VDE AR-N 4105 Operating Manual V. 4.0 Article number: SLWRABSI2K0Wx001

Index of /file/ - Amazon Web Services

Index of file Amazon Web Services

Index of /file/ Afghanistan_OEF_Property_List/ 01?Jan?1984 01:01 ? Charterhouse/ 01?Jan?1984 01:01 ?

Application Notes Power Generation - HamarLaser

Application Notes Power Generation HamarLaser

The L-705/L-706 Turbine Alignment System . High Accuracy and Long Range. The L-705 Steam Turbine Bore Alignment Laser is designed for turbine alignments up to 50 feet (15 M), although the laser can be used up to 100 feet (30). Under good M environmental conditions, the L-705 system has a bore centering accuracy of .002" (0.05 mm) over the whole ...

VIRGIN MEDIA GROWING RESPONSIBLY & DOING MORE GOOD WITH ...

VIRGIN MEDIA GROWING RESPONSIBLY amp DOING MORE GOOD WITH

upporting the principles o an oen internet Encour?ging digit?l resilience in children through educ?tion?l resource and emoering a milies to el ee teir cildren sa e online Improving the digit?l skills of the UK ?nd Irel?nd, to ensure everyone gets te best rom digital tecnolog y 7

Impact of Sound on Computer Hard Disk Drives and Risk ...

Impact of Sound on Computer Hard Disk Drives and Risk

IMPACT OF SOUND ON COMPUTER HARD DISK DRIVES AND RISK MITIGATION MEASURES 1 Introduction to Data Center Acoustic Sensitivity Data centers are relied upon to store and distribute valuable information from customers across many industries, from the investment banking to the healthcare sector. This valuable information is primarily stored on Hard Disk Drives (HDD). Industry demands that data ...

Manual CSTR v2 - Bioprocess Control

Manual CSTR v2 Bioprocess Control

4 CSTR-2G glass bottle kit 6 glass bottles with 3 ports (2 l reactors) 6 glass feeding funnels 6 bent glass discharging tubes 24 plastic screw caps (18 with and 6 ...

to the Chief Electoral Officer of Canada

to the Chief Electoral Officer of Canada

Eight Areas of Oversight Responsibility Values and Ethics During the year, Elections Canada performed a self-assessment of its management of values and ethics (V&E) and reported its findings to the Committee. Of particular interest were the unique issues created by the large number of workers required to conduct elections and the distinct approach taken to ensure that the V&E program is ..

ISSN: 1793-8236 Analysis of CSTR Temperature Control with ...

ISSN 1793 8236 Analysis of CSTR Temperature Control with

A method for adaptive control of a continuous stirred tank reactor with output ... Analysis of CSTR Temperature Control with Adaptive and PID Controller ...