Ekonomi Informal Perkotaan Sebuah Kasus Tentang Pedagang -Books Pdf

EKONOMI INFORMAL PERKOTAAN SEBUAH KASUS TENTANG PEDAGANG
13 Feb 2020 | 28 views | 0 downloads | 40 Pages | 372.05 KB

Share Pdf : Ekonomi Informal Perkotaan Sebuah Kasus Tentang Pedagang

Download and Preview : Ekonomi Informal Perkotaan Sebuah Kasus Tentang Pedagang


Report CopyRight/DMCA Form For : Ekonomi Informal Perkotaan Sebuah Kasus Tentang Pedagang



Transcription

Peningkatan migrasi desa kota yang tidak diimbangi dengan perluasan. lapangan kerja formal ditambah dengan maraknya praktek korupsi dan birokrasi. pemerintah yang berbelit belit serta perubahan tatanan ekonomi global yang. mendorong praktek tenaga kerja fleksibel atau tenaga kerja informal berkontribusi. terhadap berkembangnya kegiatan ekonomi informal perkotaan Breman 2001. Castells dan Portes 1989 Rachbini dan Hamid 1994 Tenaga kerja kota lokal dan. pendatang baik secara terpaksa atau sukarela terjun ke dalam kegiatan ekonomi. informal yang relatif mudah dimasuki oleh siapa pun. Di Indonesia dalam tiga dekade terakhir jumlah pekerja informal terus. menunjukkan peningkatan mulai dari kisaran 25 persen 1971 menjadi 36 persen. dan 42 persen 1980 dan 1990 2 Paska krisis moneter jumlahnya melonjak hingga. melebihi 60 persen 1999 dan terus meningkat hingga 70 persen pada tahun 20073. Kecenderungan serupa juga terjadi di Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir jumlah. pekerja informal di provinsi ini terus bertambah dari 63 8 persen 2005 64 3 persen. 2006 dan 65 4 persen 2007 4, Sebagian besar pekerja informal khususnya di perkotaan terserap ke dalam. sektor perdagangan di antaranya perdagangan jalanan atau kaki lima5. Perdagangan jalanan telah menjadi sebuah alternatif pekerjaan yang cukup populer. terutama di kalangan kelompok miskin kota Hal ini terkait dengan cirinya yang. fleksibel mudah keluar masuk modal yang dibutuhkan relatif kecil dan tidak. memerlukan prosedur yang berbelit belit Bahkan kegiatan ekonomi informal. 2 Dikutip dari laporan Bappenas yang berjudul Studi Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah. Kebijakan ke Depan Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi 2003. 3 Diolah dari data BPS 2003 dan 2008, 4 Diolah dari Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Barat No 03 01 32 Th X 2 Januari 2008. 5 Pedagang kaki lima adalah sebuah istilah yang diambil dari peraturan Belanda mengenai lebar. trotoar di depan pertokoan yang setidaknya harus memiliki luas 5 kaki Peraturan ini dibuat untuk. menjamin keamanan dan kenyamanan para pejalan kaki Sidharta 2006 dalam Dimas 2008. semacam ini dianggap sebagai kantung penyelamat selama masa krisis ekonomi. 1997 1998 Priyono 2002 Handayani akan datang Kegiatan ini juga merupakan. bagian penting dalam sistem perekonomian kota karena terbukti mampu. memberikan dukungan kepada masyarakat luas terutama kelompok miskin melalui. penyediaan produk produk murah lihat Kusakabe 2006 Rachbini dan Hamid 1994. Terlepas dari potensi ekonomi kegiatan perdagangan kaki lima keberadaan. pedagang kaki lima PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan. tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan. keindahan dan kerapihan kota Oleh karena itu PKL seringkali menjadi target utama. kebijakan kebijakan pemerintah kota seperti penggusuran dan relokasi Namun. berbagai kebijakan tersebut terbukti kurang efektif karena banyak PKL yang kembali. beroperasi di jalanan meskipun pernah digusur atau direlokasi Hal ini menekankan. bahwa fenomena ekonomi informal khususnya PKL di area perkotaan sulit. diselesaikan secara parsial terbatas pada kebijakan kota tapi juga menyangkut. persoalan struktural Dengan kata lain kebijakan penanganan PKL yang bersifat. jangka pendek sebaiknya dilakukan bersamaan dengan pembenahan jangka. panjang terhadap berbagai persoalan mendasar,1 1 Masalah penelitian. Berbagai kebijakan penanganan PKL yang dilakukan oleh pemerintah Kota. Bandung baik yang bersifat exclusion penggusuran maupun inclusion. tendanisasi terbukti masih belum efektif mengatasi maraknya kegiatan. perdagangan jalanan Bahkan strategi yang dipilih terutama penggusuran seringkali. memunculkan persoalan lain yaitu kerusuhan dan penurunan kualitas hidup. Ketidakefektifan tersebut salah satunya terkait dengan persoalan praktis yaitu. keterbatasan pemahaman pemerintah akan karakteristik dan tipologi PKL serta. ketiadaan dokumentasi sistematis mengenai PKL Sehingga berbagai kebijakan. yang dibuat seringkali tidak didasari atas pemahaman yang tepat terhadap PKL dan. cenderung mengabaikan kompleksitas permasalahan dan keterlibatan banyak aktor. dalam kegiatan perdagangan kaki lima, Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman tentang kebijakan. penanganan PKL karakteristik dan tipologi PKL serta organisasi PKL di Kota. Bandung seperti yang diuraikan dalam pertanyaan penelitian berikut ini. 1 Bagaimana arah kebijakan penanganan PKL di Kota Bandung dan. dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan sosial PKL, 2 Apa karakteristik dan tipologi pedagang kaki lima di Kota Bandung.
Bagaimana karakteristik ini mempengaruhi kebijakan penanganan PKL. 3 Bagaimana organisasi PKL berperan dalam menghadapi berbagai. persoalan yang kerap dihadapi PKL baik yang terkait dengan aparat. pemerintah preman dsb,1 2 Metode penelitian, Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung atas berbagai pertimbangan 1. Kota Bandung merupakan salah satu tujuan PKL dari berbagai daerah di Indonesia. 2 PKL di Kota Bandung memiliki latar belakang yang beragam sehingga. permasalahan yang dihadapi menjadi lebih kompleks Penelitian mengenai PKL ini. menerapkan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data. wawancara semi terstruktur dan wawancara sambil lalu serta pengamatan langsung. Proses wawancara dan pengamatan dilakukan di 10 konsentrasi PKL di Kota. Bandung Pemilihan kesepuluh konsentrasi PKL tersebut didasarkan pada suvey. yang dilakukan oleh Satuan polisi pamong praja Satpol PP pada tahun 2004. Selain itu pengamatan dan wawancara juga dilakukan di beberapa pasar kaget. seperti pasar Minggu Gasibu pasar Jum at Salman dan Pus dai pasar Minggu. Samsat dan pasar kaget di sebuah pabrik di Kiaracondong. Penelitian yang dilakukan selama 1 bulan dari Juli Agustus 2008 ini berhasil. mewawancarai 107 pedagang kaki lima Untuk melengkapi gambaran mengenai. organisasi PKL tim peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pengurus. organisasi PKL di Kota Bandung Selain pengumpulan data primer penelitian ini. juga dilengkapi dengan pengumpulan data sekunder terhadap hasil hasil studi. terdahulu mengenai ekonomi informal perkotaan khususnya PKL dan penelusuran. terhadap dokumen pemerintah, Di awal penelitian tim peneliti menemukan kendala yang terkait dengan. keleluasan dalam melakukan wawancara Proses wawancara yang berlangsung di. lokasi berjualan yang ramai ternyata cukup menyulitkan tim peneliti Wawancara. kerap terhenti oleh transaksi jual beli atau kebisingan lalu lintas Untuk mensiasati. kendala tersebut tim peneliti berupaya melakukan wawancara saat sedang sepi. pengunjung Sedangkan saat ramai tim peneliti memilih untuk melakukan. pengamatan langsung,2 Bandung Kota Tujuan PKL, Kota Bandung yang memiliki jumlah penduduk 2 296 848 jiwa6 telah dikenal. sebagai salah satu kota tujuan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di. pulau Jawa maupun non Jawa Kota Bandung juga telah menjadi pusat kegiatan. 6Penduduk perempuan 1 135 548 jiwa dan penduduk laki laki 1 160 300 jiwa BPS Kota Bandung. bukan hanya bagi penduduk setempat tapi juga penduduk di daerah sekitarnya. Pada siang hari jumlah orang yang ada di Kota Bandung diperkirakan meningkat. hampir dua kali lipat7 Kondisi ini terkait dengan pesatnya perkembangan ekonomi di. Kota Bandung yang cukup jauh meninggalkan daerah daerah di sekitarnya. Sebagian besar penduduk8 Kota Bandung lokal maupun pendatang terlibat. dalam sektor perdagangan 295 118 jiwa melampaui jumlah penduduk yang. terserap ke dalam sektor industri pengolahan 224 138 jiwa dan jasa 177 893 jiwa. BPS Kota Bandung 2006 Sektor perdagangan juga menjadi penyumbang. terbesar bagi PDRB Pendapatan Domestik Regional Bruto Kota Bandung yaitu. sekitar 38 persen Kemudian disusul oleh sektor industri pengolahan yang. menyumbang sekitar 28 persen, Tingginya jumlah sumbangan PDRB dan tenaga kerja yang terserap ke. dalam sektor perdagangan tidak terlepas dari maraknya pembangunan pasar. modern di Kota Bandung pada beberapa tahun belakangan ini Pada tahun 2006. pasar modern9 termasuk factory outlet di Kota Bandung tercatat sebanyak 301 dan. diperkirakan mampu menyerap puluhan ribu pekerja10 Ditambah lagi dengan jumlah. pedagang11 di pasar tradisional dan PKL yang tersebar di berbagai lokasi. Berdasarkan data Dinas Pasar Kota Bandung pada tahun 2006 terdapat sekitar. 9 669 pedagang aktif dan 3 852 pedagang non aktif yang berlokasi di 48 pasar. 7 Disampaikan oleh H Juniarso Ridwan dalam makalahnya yang berjudul Kebijakan Penataan Ruang. di Kota Bandung 2008,8 Berusia di atas 10 tahun, 9 Pemerintah kota membagi pasar modern ke dalam beberapa jenis yaitu mall toserba pusat.
perdagangan dan pertokoan departemen store supermarket hypermarket dan perkulakan BPS. Kota Bandung 2006, 10 Tidak ada catatan mengenai jumlah pekerja yang terserap ke pasar modern dan factory outlet. 11 Dari tahun ke tahun jumlah pedagang aktif di pasar tradisional cenderung menurun dari 10 247. 2001 menjadi 7 110 2005 dan mengalami kenaikan di tahun 2006. tradisional dikutip dari BPS Kota Bandung 2006 Sementara itu pada tahun 2005. jumlah PKL diperkirakan mencapai hingga 26 490 orang Kosasih 2007. Gambaran di atas selain memperlihatkan potensi sektor perdagangan secara. umum juga memperlihatkan arah kebijakan pembangunan pemerintah Kota. Bandung yang cenderung tertuju pada pengembangan pasar modern ketimbang. pasar tradisional dan perdagangan jalanan Arah kebijakan ini tampaknya. merupakan salah satu wujud dari visi pemerintah Kota Bandung yaitu menciptakan. Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bersih Makmur Taat Bersahabat. Keberadaan pasar modern merupakan cerminan dari jasa perdagangan yang bersih. dan menunjukkan kemakmuran dan ketaatan karena segalanya tampak lebih. teratur apalagi jika dibandingkan dengan pasar tradisional dan perdagangan jalanan. yang sering terlihat semrawut Disamping itu pembangunan pasar modern juga. disinyalir akan semakin membatasi ruang bagi perdagangan informal. Upaya lain yang dilakukan untuk mencapai visi kota jasa tampak dari. pesatnya pembangunan hotel apartemen restoran pusat hiburan pusat. pendidikan dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai jenis jasa. seperti jasa pariwisata dan jasa pendidikan Berbagai pembangunan tersebut. ternyata mampu menarik minat bukan hanya wisatawan tapi juga lebih banyak. pendatang untuk mencari penghidupan lebih baik di Kota Bandung. Untuk menekan jumlah pendatang terutama kelompok pendatang miskin. yang tidak memiliki pekerjaan jelas pemerintah kota melalui berbagai kebijakannya. berupaya mengontrol dan membatasi jumlah pendatang yang masuk ke Bandung. misalnya melalui razia dan pengurusan kartu identitas yang cukup rumit bagi. pendatang lihat Widyaningrum akan datang Upaya pembatasan ini didasarkan. pada beberapa asumsi antara lain melimpahnya jumlah pendatang dapat. mengancam sumber penghidupan penduduk lokal12 menambah kekumuhan kota. karena pertambahan kelompok pendatang miskin biasanya diiringi dengan. meluasnya perkampungan kumuh lihat Davis 2004 dan mengganggu APBD. Anggaran Pembelanjaan Daerah karena terserap untuk menyelesaikan masalah. akibat urbanisasi berlebih, Kebijakan yang tidak ramah tersebut cukup menyulitkan para pedagang. jalanan khususnya pendatang karena keberadaannya yang serba ilegal selain. melakukan kegiatan ekonomi di ruang publik juga tidak terdata sebagai warga Kota. Bandung Berbagai pembahasan mengenai pedagang kaki lima di Kota Bandung. dan berbagai kebijakan yang mengaturnya akan dibahas pada bagian berikut ini. 3 Kebijakan dan Pedagang Jalanan Kota Bandung, Bagian ini mendeskripsikan tentang kebijakan penanganan PKL karakteristik. dan tipologi PKL yang tersebar di 10 konsentrasi PKL di Kota Bandung serta. dinamika organisasi tempat mereka bernaung Deskripsi tersebut diharapkan bisa. dipergunakan untuk memahami keberadaan PKL di Kota Bandung Pemahaman. yang tepat akan keberadaan mereka juga dapat mendasari lahirnya kebijakan. kebijakan yang strategis maupun upaya pengorganisasian para PKL yang lebih. Perdagangan kaki lima merupakan salah satu kegiatan ekonomi informal. yang paling populer di wilayah perkotaan di negara negara berkembang seperti. Indonesia Dalam kasus Kota Bandung keberadaan PKL bisa dengan mudah. 12 Hasil pengamatan terhadap berbagai acara pemerintahan pemberitaan media dan wawancara. terhadap pedagang kaki lima, ditemukan di jalan jalan utama pusat pusat keramaian dan ruang ruang publik. Berdasarkan survey Satpol PP tahun 2004 ditemukan bahwa konsentrasi. PKL terbesar dapat ditemukan di dua kecamatan yang menempati jantung kota. yaitu Kecamatan Bandung Wetan dan Regol dengan jumlah di masing masing. kecamatan mencapai 6 000 PKL Posisi berikutnya berturut turut ditempati oleh. Kecamatan Andir 2 912 PKL Kecamatan Kiaracondong 2 500 PKL Kecamatan. Lengkong 930 PKL Kecamatan Cicendo 874 PKL Kecamatan Cibeunying Kidul. 863 PKL Kecamatan Coblong 800 PKL Kecamatan Astana Anyar 500 PKL. Kecamatan Sukajadi 498 PKL Kecamatan Bojongloa Kaler 485 PKL Bujet No. 10 2004 dalam Solichin 2005 Sementara itu jumlah PKL pada tahun 2005. diperkirakan bertambah 1663 PKL dari tahun sebelumnya menjadi 26 490 PKL. Bujet No 10 2004 dalam Solichin 2005 Kosasih 2007 Namun pada tahun 2008. jumlah PKL diperkirakan mengalami penurunan sekitar 60 persen menjadi sekitar. 15 000 PKL Pikiran Rakyat 6 September 2008, Klaim mengenai penurunan jumlah PKL pada tahun 2008 masih perlu.
diperiksa lebih lanjut mengingat ketiadaan survey PKL berkala Apalagi keberadaan. mereka yang semakin tersebar ke berbagai pelosok kota dan kehadiran PKL. musiman yang biasa berjualan di masa masa tertentu seperti musim liburan sekolah. dan bulan Ramadhan Sebagai contoh pada bulan Ramadhan tahun 2008 PKL di. Kota Bandung diperkirakan bertambah sebesar 25 30 persen Pikiran Rakyat 6. September 2008 Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah PKL dapat berubah ubah. tergantung kondisi sekitarnya, Maraknya keberadaan PKL ditanggapi secara beragam Di satu sisi. keberadaan PKL dipandang secara positif yaitu sebagai sumber mata pencaharian. penyedia barang barang kebutuhan berharga murah penambah daya tarik kota dan. sebagainya Dalam pengertian ini PKL memiliki potensi sosial ekonomi yang bisa. dikembangkan Sementara di sisi lain keberadaan PKL dipandang negatif PKL. dianggap sebagai biang keladi kemacetan dan kekumuhan wajah kota Kemenduaan. sikap ini juga tercermin dalam kebijakan kebijakan pemerintah kota dalam. menangani PKL13,3 1 Kebijakan penanganan PKL, Tercatat sejak tahun 1970 an pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan. berbagai kebijakan untuk menangani PKL Saat itu pemerintah merelokasi PKL di. jalan Dalem Kaum ke Pasar Kota Kembang Namun tidak lama berselang PKL baru. bermunculan kembali di kawasan tersebut Kondisi serupa terus terulang pada. tahun tahun berikutnya Dirgahayani 2002 dalam Solichin 2005. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kota Bandung. yang di dominasi oleh penggusuran dan relokasi masih kurang berhasil menahan. PKL untuk kembali ke jalan Berdasarkan penjelasan staf Bappeda Kota Bandung. hanya sedikit dari sekian banyak kebijakan relokasi yang berhasil salah satu. relokasi yang dianggap cukup berhasil adalah pemindahan PKL produk fashion. bekas di kawasan taman Tegalega ke pasar Gedebage relokasi PKL di 7 titik ke. Gerbang Marema jalan Kepatihan dan relokasi PKL di jalan Supratman ke Taman. Cilaki Sedangkan contoh kebijakan relokasi yang dianggap gagal adalah relokasi. PKL ke toko Ria di Tegalega dan Pertokoan Dezon di Alun alun Catatan. wawancara 8 April 2008 Kosasih 2007 Hal ini ditegaskan oleh pengalaman salah. 13Pandangan mengenai kemenduaan cara pandang terhadap PKL ini dibahas dalam berbagai tulisan. seperti Cross 1998 Dimas 2008 Firdausy 1995 Resmi Setia dalam Opini Pikiran Rakyat 17 Mei. 2008 Sj Sumarto akan datang, seorang pedagang DVD bajakan di BIP Ia bersama pedagang lainnya memutuskan. kembali ke tempat jualan semula di pelataran BIP segera setelah direlokasi. pemerintah ke Toko Ria di Tegalega Hal ini disebabkan oleh jauhnya jarak lokasi. berjualan dari pusat keramaian dan sepinya pengunjung yang datang Catatan. wawancara 12 Juli 2008, Selain relokasi pemerintah juga melakukan strategi penggusuran atau. penertiban Sejak tahun 1970 an pemerintah Kota Bandung tak henti hentinya. melancarkan operasi penertiban Salah satu operasi penertiban yang cukup intensif. dilakukan pada tahun 2005 di bawah kepemimpinan walikota Dada Rosada Saat. itu pemerintah kota memfokuskan operasinya di 7 titik di pusat kota yang telah. ditetapkan sebagai kawasan bebas PKL Tujuh kawasan bebas PKL itu meliputi 1. Alun alun dan sekitarnya 2 Jl Dalem Kaum dan Jl Dewi Sartika 3 Jl Oto. Iskandar Dinata 4 Jl Merdeka 5 Jl Kepatihan 6 Jl Jenderal Sudirman dan 7. Jl Asia Afrika Hampir setiap hari Satpol PP Kota Bandung melakukan patroli dan. penertiban di ketujuh kawasan tersebut Sehingga sebagian PKL terpaksa. memindahkan usahanya ke daerah pinggiran atau daerah lain yang jarang menjadi. target penertiban Namun sebagian lainnya nekad berjualan di kawasan tersebut dan. memilih kucing kucingan dengan petugas Satpol PP Kenyataan ini. menggarisbawahi bahwa tekanan ekonomi yang dialami PKL mampu mengalahkan. berbagai upaya pemerintah untuk membatasi kegiatan usaha mereka. Aksi penertiban intensif itu disinyalir berhubungan dengan pelaksanaan. Konferensi Asia Afrika pada bulan April 2005 Hal ini sesuai dengan pengamatan. global Ray Bromley terhadap perdagangan jalanan dan kebijakan publik bahwa. penanganan agresif biasanya terjadi sebelum acara publik penting dengan asumsi. bahwa jalanan yang teratur dapat meningkatkan gambaran kota bagi para. pengunjungnya dalam Skinner 2008 Aksi penertiban itu juga merupakan. implementasi dari disahkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang. Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Perda itu memang tidak. secara khusus mengatur PKL namun dalam pasal 37 ayat d dinyatakan larangan. untuk berusaha atau berdagang di trotoar jalan badan jalan taman jalur hijau dan. tempat tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Walikota. Dalam Ayat k juga dinyatakan larangan mendirikan kios dan berjualan di trotoar. taman jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan. kelengkapan taman bunga atau tanaman lainnya Para pelanggar akan dikenakan. denda sebesar Rp 1 juta dan atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk. sementara waktu Kartu Tanda Penduduk KTP atau Kartu Identitas Kependudukan. lainnya dan atau pengumuman di media massa, Berdasarkan data hasil operasi penertiban hingga September 2008 Satpol.
PP telah menertibkan 893 PKL beserta barang buktinya Namun hanya 622 PKL. yang menjalani proses persidangan Pikiran Rakyat 15 Oktober 2008 Jumlah ini. belum termasuk kasus kasus yang diselesaikan tanpa melalui sidang Temuan studi. memperlihatkan adanya kasus kasus penertiban yang tidak diselesaikan melalui. proses persidangan Beberapa oknum Satpol PP tampaknya membuka peluang. penyelesaian di luar jalur hukum atau bayar di tempat14. Untuk model penyelesaian semacam itu PKL harus mengeluarkan sejumlah. uang yang lebih kecil dibandingkan jumlah yang harus dikeluarkan jika harus. menjalani jalur formal sidang Sebagai contoh Agam 32 pedagang minuman. ringan di jalan Dewi Sartika harus menghabiskan sekitar Rp 100 000 untuk biaya. sidang perkara dan penebusan barang Jumlah tersebut belum termasuk biaya. 14 Menyogok petugas yang hendak menertibkan atau menggusur PKL yang bersangkutan. kerugian atas barang dagangan yang hilang saat terjadinya penertiban Catatan. wawancara 9 Juli 2008 Sementara Des 28 pedagang DVD bajakan cukup. merogoh kocek Rp 30 000 untuk menyogok petugas saat terkena razia Des juga. menjelaskan bahwa penyelesaian di tempat atau penyogokan ini difasilitasi oleh. pengurus organisasi PKL tempat ia bernaung Catatan wawancara 12 Juli 2008. Keberadaan PKL yang menempati ruang publik menjadikannya target utama. kebijakan pemerintah sekaligus target pemerasan beberapa oknum petugas maupun. preman jalanan Maraknya aksi penertiban selain membuka ruang praktek korupsi. juga membuka praktek penjualan jasa perlindungan misalnya dengan membocorkan. informasi mengenai jadwal operasi penertiban Sehingga PKL dapat terhindar dari. operasi penertiban Sebagai imbalan PKL baik secara individu maupun melalui. organisasi harus menyetorkan sejumlah uang setiap hari atau setiap bulan pada. petugas15 lihat Bromley 1979 Hal ini mengungkap sisi lain dari dampak kebijakan. pemerintah kota dalam menangani persoalan perdagangan jalanan. Selain itu berbagai kebijakan penanganan PKL terutama penggusuran. tampaknya semakin membatasi bahkan menghilangkan akses mereka terhadap. kegiatan usaha yang lalu Sementara akses terhadap kegiatan usaha baru sulit. dicapai karena persoalan internal keterbatasan ketrampilan pendidikan. kemampuan adaptasi dengan lingkungan baru dsb dan eksternal kekakuan. birokrasi pemerintah Rachbini dan Hamid 1994 11 Sehingga cara penyelesaian. yang dipilih malah menimbulkan persoalan baru misalnya pengangguran dan. penurunan kualitas hidup Dengan kata lain keberadaan PKL sangat rentan. terhadap berbagai intervensi kebijakan pemerintah Kasus yang menimpa mantan. 15 Catatan wawancara tim AKATIGA Juli Agustus 2008. PKL di bawah ini memperlihatkan contoh penurunan kualitas hidup baik secara. sosial dan ekonomi paska penggusuran, Abah 76 berasal dari Garut Jawa Barat Pada tahun 1952 ia. memutuskan pergi ke Bandung membantu seorang temannya. berjualan di pasar Cicadas Berbekal pendidikan dasar ia kemudian. melamar dan diterima bekerja di gudang mesiu atau PINDAD Tidak. puas bekerja di tempat tersebut ia pindah bekerja ke pabrik sepatu. kemudian ke pabrik es Penghasilan minim mendorongnya untuk. pindah kerja ke pabrik ban Setelah berhasil mengumpulkan modal ia. memutuskan berhenti kerja dan memulai usaha sendiri yaitu. membuka kios beras di dekat RS Santo Yusuf Cicadas Suatu saat. kios tersebut terkena operasi tibum penertiban umum Kios beserta. seluruh isinya diangkut oleh para petugas tibum Saat Abah. mendatangi petugas penertiban di kantornya di Pasir Impun ia hanya. mendapati kiosnya yang kosong tanpa barang tersisa sedikit pun. Saat itu Abah masih memiliki modal untuk memulai usaha baru Ia. memutuskan untuk melanjutkan usaha dengan membeli 3 buah becak. dan mencoba berjualan sayur secara keliling dengan menggunakan. pikulan Setelah beberapa lama berjualan ia kembali terkena operasi. penertiban Ia menuturkan saat sedang beristirahat di trotoar petugas. tibum mengangkut diri dan barang dagangannya ke atas truk serta. meninggalkannya di luar kota daerah ke arah Lembang16 Hingga ia. harus berjalan kaki kembali ke Kota Bandung Kerugian yang. dideritanya terus berlanjut ia juga harus kehilangan ketiga becaknya. yang terkena razia Para petugas mempreteli seluruh becaknya dan. meninggalkannya tanda roda Abah merasa terpukul atas kejadian itu. Ia mengakui bahwa penertiban terakhir itu telah membuat keadaan. ekonominya terpuruk dan tidak mampu bangkit untuk memulai usaha. baru kembali Selama lebih dari 20 tahun terakhir ini ia terpaksa. bekerja sebagai buruh penarik becak dan tinggal di atas becak setiap. harinya Catatan wawancara 2 Agustus 2008, Berbagai penjelasan di atas menegaskan bahwa kebijakan penanganan PKL. yang telah dikeluarkan pemerintah Kota Bandung sejak lebih dari 30 tahun lalu. belum mampu menunjukkan hasil yang memuaskan bahkan cenderung merugikan. kelompok masyarakat tertentu Kurangnya pemahaman dan dokumentasi akan. keberadaan PKL disinyalir sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap. kegagalan pemerintah dalam menangani PKL Resmi Setia dalam Opini Pikiran. 16 20 km dari pusat Kota Bandung, Rakyat 17 Mei 2008 Sj Sumarto akan datang Sub bagian berikut ini berupaya. menggambarkan karakteristik dan tipologi PKL di Kota Bandung. 3 2 Karakteristik Umum PKL, Berdasarkan hasil wawancara terhadap lebih dari 100 PKL yang tersebar di. berbagai konsentrasi PKL di Kota Bandung diketahui bahwa kegiatan perdagangan. kaki lima sebagian besar dilakukan oleh penduduk yang berpendidikan rendah SD. bermodal kecil dan berasal dari luar Kota Bandung pendatang yang masih berusia. produktif 25 54 tahun, Sebagian besar PKL baik pendatang maupun lokal bertempat tinggal di.
kantung kantung kumuh kota Namun di antara PKL lokal dan pendatang terdapat. perbedaan dalam strategi berbagi tempat tinggal PKL lokal cenderung berbagi. tempat tinggal dengan keluarga meluas seperti cucu dan menantu Sementara itu. sebagian besar PKL pendatang hidup dengan menyewa rumah kamar bersama. kerabat tetangga sekampung atau teman yang juga melakukan kegiatan sejenis. Tinggal berdekatan dengan kerabat atau teman teman juga merupakan sebuah cara. untuk membina jaringan sosial Kebanyakan PKL mengakui pentingnya jaringan. sosial untuk memulai mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan usaha. Para PKL pendatang banyak yang meninggalkan anggota keluarganya di. desa karena tingginya biaya hidup di kota dan agar dapat bertahan dalam kondisi. yang kurang menyenangkan daripada yang dibutuhkan keluarganya lihat Hugo. 1991 Mereka biasanya pulang ke desa secara berkala untuk memberikan nafkah.


Related Books

GURU GOBIND SINGH PUBLIC SCHOOL SYLLABUS 2017-18

GURU GOBIND SINGH PUBLIC SCHOOL SYLLABUS 2017 18

7 Revision of Whole Syllabus and Pre Board I January Pre Board II, CBSE Practical Examination Suggested Reading NCERT Text Book: Part A & B Class XII Note: Latest Edition of Text Book should be use GURU GOBIND SINGH PUBLIC SCHOOL SYLLABUS 2017-18

no.8 - Winter 2010 - Skretting

no 8 Winter 2010 Skretting

Nexus Skretting no.8 - Winter 2010 www.skretting.com.au Nutra XP Southern Star Aquaculture Global tuna research New freshwater and smolt feeds

BAB II PENGERTIAN A. Pengertian

BAB II PENGERTIAN A Pengertian

Proses pembentukan urine menurut Syaifuddin (2006) glomerulus berfungsi sebagai ultrafiltrasi pada simpai bowman, berfungsi untuk menampung hasil filtrasi dari gomerulus. Pada tubulus ginjal akan terjadi penyerapan kembali zat-zat yang sudah disaring pada glomerulus, sisa cairan akan diteruskan ke piala ginjal berlanjut ke ureter.

ANNEX 6 RESOLUTION MSC.98(73) (adopted on 5 December 2000 ...

ANNEX 6 RESOLUTION MSC 98 73 adopted on 5 December 2000

Page 7 I:MSC7321a2.DOC 2.2.3.2 The EEBD shall include a hood or full face piece, as appropriate, to protect the eyes, nose and mouth during escape.

VELAMMAL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, MADURAI ...

VELAMMAL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MADURAI

VELAMMAL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, MADURAI DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING CE8392 - ENGINEERING GEOLOGY TWO MARKS QUESTION AND ANSWER UNIT - I 1. Define geology The word geology is derived fom the greek word geologos and it means earth science.

DRAFT REPORT OF THE MARITIME SAFETY COMMITTEE ON ITS ...

DRAFT REPORT OF THE MARITIME SAFETY COMMITTEE ON ITS

DRAFT REPORT OF THE MARITIME SAFETY COMMITTEE ON ITS NINETY-THIRD SESSION ... adoption of the said amendments by the expanded Maritime Safety Committee, in

ANNEX 1 RESOLUTION MSC.337(91) (adopted on 30 November ...

ANNEX 1 RESOLUTION MSC 337 91 adopted on 30 November

(adopted on 30 November 2012) ADOPTION OF THE CODE ON NOISE LEVELS ON BOARD SHIPS THE MARITIME SAFETY COMMITTEE, ... page 7 I:MSC9122-Add-1.doc

The Beginners Guide To Playing The Guitar

The Beginners Guide To Playing The Guitar

9 The Beginners Guide To Playing The Guitar By Paul Bright (www.BeginnerGuitaristAcademy.com) How To Tune Your Guitar Now that you have learned a little bit about the guitar, you are now ready to learn about how to tune it. The best way to do this is with a guitar tuner.

MSC 70/23/Add.1 ANNEX 6 RESOLUTION MSC.81(70) REVISED ...

MSC 70 23 Add 1 ANNEX 6 RESOLUTION MSC 81 70 REVISED

MSC 70/23/Add.1 ANNEX 6 Page 7 I:MSC7023A1.WPD 1.2 Temperature cycling test The following test should be carried out on two lifebuoys.

ANNEX 7 RESOLUTION MSC.343(91) (adopted on 30 November ...

ANNEX 7 RESOLUTION MSC 343 91 adopted on 30 November

MSC 91/22/Add.1 Annex 7, page 1 I:MSC9122-Add-1.doc ANNEX 7 RESOLUTION MSC.343(91) (adopted on 30 November 2012) ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE PROTOCOL OF 1978 ...