Best Practice Solider-Books Pdf

BEST PRACTICE Solider
21 Sep 2020 | 2 views | 0 downloads | 16 Pages | 902.17 KB

Share Pdf : Best Practice Solider

Download and Preview : Best Practice Solider

Report CopyRight/DMCA Form For : Best Practice Solider



Transcription

BEST PRACTICE ADVOKASI KEBIJAKAN DAERAH PERPERSPEKTIF DIFABEL PENGALAMAN. PPRBM SOLO, A Latar Belakang, Undang Undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan hak dan kesempatan setiap warga negara. termasuk warga negara difabel khususnya lihat pasal 28 H ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 2 Aturan. perundang undangan di Indonesia terkait dengan difabel juga sudah banyak di terbitkan seperti. UU No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat UU No 69 tahun 1999 tentang HAM. khususnya lihat pasal 3 5 dan 41 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. lkhususnya ihat pasal 28 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya lihat. pasal 8 9 11 12 13 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya. lihat pasal 5 dan 23 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2010. khususnya pasal 45 dan 80 dan UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan ratifikasi Konvensi. PBB tentang Hak Asasi Difabel di Indonesia, Tetapi kehidupan difabel ditingkat akar rumput masih belum bisa merasakan manfaat dari. adanya UU tersebut Diskriminasi dan eksklusi sosial bahkan pelecehan masih terus terjadi. pada kehidupan difabel baik difabel anak maupun dewasa difabel perempuan maupun laki. UU yang berlaku nasional tersebut belum dianggap penting dan prioritas bagi pemerintah. provinsi dan kabupaten kota untuk melaksanakannya Hal ini bisa dilihat pada kebijakan. program dan penganggaran pemerintah provinsi kabupaten kota yang belum mengakomodasi. hak hak dan kepentingan difabel sesuai amanat UU nasional. Melihat kondisi tersebut PPRBM Solo berusaha membuat inovasi strategi yang diharapkan. efektif dalam rangka advokasi mainstreaming hak hak difabel ke dalam kebijakan dan agenda. pembangunan yaitu melalui advokasi dalam kerangka pendekatan Rehabilitasi Bersumberdaya. Masyarakat RBM dan Pembangunan Inklusi, B Potret Permasalahan Difabel di 7 Kabupaten Kota. Berdasarkan olah data assesment lewat kuesioner interview dan pengamatan permasalahan. difabel di 7 kabupaten kota di wilayah Solo Raya dan Grobogan bisa dibagi ke dalam 3. persoalan mendasar yaitu persoalan difabel di tingkat grassroots persoalan strategis difabel. dan persoalan di tingkat kebijakan pemerintah, Persoalan Difabel di tingkat Grassroots. Persoalan yang menjadi kendala bagi difabel di kehidupan sehari hari adalah. Fasilitas umum dan sarana prasarana transportasi umum yang masih sulit diakses oleh. Tidak tersedianya atau terjaminnya alat bantu mobilitas yang sesuai dan terjangkau bagi. difabel misalnya untuk mendapatkan kursi roda sangat sulit itupun jika dapat baik. ukuran maupun fungsinya tidak sesuai kebutuhan, Kehidupan ekonomi difabel yang tidak menentu.
Perlakuan diskriminatif dari aparat pemerintah dan masyarakat. Sikap dan perilaku masyarakat dan aparat yang cenderung menyepelekan atau. melecehkan difabel, Difabel tidak dipercaya atau dianggap tidak mampu. Difabel menjadi korban tindak kekerasan fisik maupun seksual tanpa ada pembelaan dan. perlindungan yang dibutuhkan, Difabel tidak punya akses ke permodalan atau tidak dipercaya untuk akses modal. Anak anak difabel tidak bisa sekolah karena sekolah khusus jauh tidak punya biaya. kendala transportasi tidak ada pendamping atau ditolak oleh pihak sekolah. Banyak difabel yang tidak memiliki Jamkesmas atau Jamkesda. Banyak difabel tidak tahu dan tidak punya SIM khusus difabel. Dan masih banyak permasalahan lain yang dihadapi oleh difabel dalam kehidupan sehari hari. yang tidak mungkin disebutkan semuanya dalam kesempatan kali ini. Persoalan Strategis Difabel, Persoalan strategis difabel antara lain namun tidak terbatas pada hal hal berikut. Sebagian besar difabel tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang hak hak. mereka yang diatur dalam berbagai UU, Mayoritas difabel tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang advokasi mandiri. untuk memperjuangkan hak haknya, Mayoritas difabel tidak memiliki keberanian dan pengalaman untuk melakukan advokasi.
mandiri untuk memperjuangkan hak haknya, Keluarga difabel dan masyarakat belum memiliki peran strategis untuk advokasi hak hak. Mayoritas difabel tidak memiliki pengetahuan tentang manajemen organisasi dan. kepemimpinan, Mayoritas difabel berpendidikan rendah kebanyakan lulus SD dan SMP dan sedikit lulus. Lingkungan fasilitas umum kantor kantor pemerintah dan swasta yang belum aksesibel. bagi difabel menjadi kendala paling nyata dan menyulitkan bagi difabel. Kebanyakan difabel terjebak pemikiran praktis untuk mendapatkan bantuan materi. daripada memikirkan advokasi hak hak mereka, Persoalan di Tingkat Kebijakan Pemerintah. Persoalan di tingkat kebijakan pemeritah antara lain namun tidak terbatas pada hla hal. sebagai berikut, Tidak ada difabel yang duduk di posisi pengambil kebijakan dalam struktur pemerintahan. Difabel selama ini hanya menjadi kelompok sasaran atau penerima manfaat atau objek. dari program pemerintah, Pemerintah tidak memiliki data dasar yang valid apalagi data yang kompehensif tentang.
Pendekatan pemerintah masih bersifat parsial dan lewat satu pintu yaitu kementrian. sosial ditingkat pemerintah pusat dan dinas sosial ditingkat pemerintah provinsi dan. kabupaten kota belum bersifat lintas sektor lintas kementrian lintas dinas. Pemahaman dan pengetahuan aparat pemerintah tentang CRPD UU dan hak hak difabel. sangat rendah, Anggaran pemerintah pusat dan daerah provinsi kabupaten kota untuk pemenuhan. hak hak difabel sangat kecil sangat jauh dari amanat UU. CRPD atau Konvensi Hak Hak Difabel kurang populer dikalangan pemerintah lebih. populer MDGs Millenium Devellopment Goals, Persoalan persoalan yang dihadapi difabel baik persoalan grassroots maupun persoalan. strategis maupun persoalan di tingkat kebijakan pemerintah merupakan persoalan yang. saling mempengaruhi dan terkait dan memiliki hubungan sebab akibat dengan kata lain. bersifat sistemik yang membutuhkan solusi yang komprehensif dan terintegrasi harus solusi. sistemik juga baik jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang. C Advokasi Mainstreaming Hak Hak Difabel, Advokasi dalam pendekatan RBM Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat adalah agar difabel dan. kelompok difabel mampu melakukan advokasi mandiri dengan didukung oleh keluarga dan. masyarakat sipil agar pemerintah membuat kebijakan dan penganggaran untuk memastikan difabel. mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesetaraan kesempatan dalam segala aspek pembangunan. termasuk akses program program pengentasan kemiskinan serta terlibat dalam kegiatan kegiatan. bermasyarakat berbangsa dan bernegara ekonomi sosial budaya dan politik. Konsep dan pelaksanaan pembangunan tanpa RBM akan membuat pembangunan yang terjadi. bukannya memberikan peluang bagi difabel untuk terlibat dan turut menikmati hasil hasilnya tetapi. justru meminggirkan difabel secara sistematis, Contoh kasus Berdasarkan penelitian sederhana Pembangunan beberapa pasar. tradisional di Solo tahun 2009 yang sebelum dibangun difabel bisa mendapatkan manfaat. dari pasar yaitu ada difabel datang ke pasar pasar tersebut untuk berjualan kulakan. sekedar belanja harian ada juga yang mengamen atau mengemis Setelah dibangun dan. menjadi lebih baik secara fisik tetapi karena adanya anak anak tangga di pintu pintu. masuk maka difabel tidak bisa lagi masuk ke pasar tidak bisa lagi berjualan kulakan. sekedar belanja harian ataupun mengamen mengemis Difabel tidak lagi punya akses. pada pasar tersebut yang artinya difabel kehilangan penghasilan lebih jauh mereka akan. kesulitan untuk kebutuhan hidup makan kesehatan pakaian pendidikan dll Artinya. pembangunan justru meminggirkan dan memiskinkan difabel secara sistematis. Konsep dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan inklusi yaitu konsep. dan pelaksanaan pembangunan yang mengakomodasi hak hak difabel RBM pembangunan yang. memberikan ruang partisipasi bagi difabel pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi semua. termasuk difabel Pembangunan inklusi yang didukung oleh sistem dan bergerak secara. berkelanjutan pada gilirannya akan membangun masyarakat menjadi inklusi atau ramah difabel. Pembangunan RBM Partisipasi Difabel Pembangunan Inklusi Masyarakat Inklusi. RBM adalah strategi untuk rehabilitasi, penyetaraan kesempatan pengurangan.
kemiskinan dan inklusi sosial difabel, Join position paper WHO ILO UNESCO. Pemberdayaan Difabel Membangun, Kapasitas dan Karakter Difabel. Implementasi, Penyadaran dan Pemberdayaan Masyarakat. Advokasi Mainstreaming Hak Hak Difabel, PPRBM Solo. Membangun Jaringan dan Kemitraan, Menyadari persoalan difabel yang kompleks dan lintas sektor serta bersifat sistemik maka PPRBM.
Solo mengambil strategi besar grand strategy dalam konteks advokasi mainstreaming hak hak. difabel adalah dengan membangun sistem dan gerakan baik ditingkat akar rumput maupun. Strategi advokasi untuk membangun sistem dan gerakan di tingkat akar rumput adalah dengan. 1 Mengenalkan dan memahami study kebijakan baik ekslusif maupun inklusif yang terkait. berpengaruh pada difabel, 2 Mengenalkan dan membuka akses pada proses pendekatan lobi negosiasi kepada pihak. pihak atau otoritas terkait, 3 Penguatan dan pemberdayaan kelompok basis difabel. 4 Mengenalkan dan membangun dukungan dan opini publik non difabel. Sedangkan strategi advokasi untuk membangun sistem dan gerakan ditingkat kebijakan. pemerintah adalah dengan, 2 Persuasi, 3 Kolaborasi. 4 Konfrontasi sejauh ini belum pernah digunakan, D Langkah Langkah Advokasi. 1 Audiensi dengan Bupati Walikota, Audiensi dengan bupati walikota dilakukan untuk sosialisasi PPRBM dan program program.
yang akan dilaksanakan sekaligus minta dukungan moral politik dan anggaran Lewat. presentasi konsep RBM dan pembangunan inklusi diperkenalkan untuk menjawab. permasalah difabel yang ada Beberapa fakta dan data dari dilapangan juga diungkap untuk. memperkuat posisi tawar program Dalam audiensi tersebut juga dihadirkan dinas dinas. atau SKPD satuan kerja perangkat daerah setempat Presentasi dari PPRBM juga. mengungkap kesenjangan gab antara UU dan pelaksanaan antara kompleksitas. permasalahan difabel dan minimnya peran negara dan masyarakat Disisi lain Indonesia juga. terikat untuk melaksanakan konvensi PBB tentang hak hak difabel serta kesepakatan antar. negara lainnya ditingkat regional Audiensi ditutup dengan tanggapan dan saran dari. bupati walikota baik kepada PPRBM maupun kepada dinas terkait Semua bupati walikota. mendukung program program PPRBM dan meminta dinas dinas yang ada untuk. bekerjasama dengan baik, 2 Membentuk Tim Advokasi Difabel TAD di 7 Kabupaten Kota. Setalah audiensi dengan bupati walikota dilanjutkan dengan workshop sosialisasi program. kepada dinas dinas SKPD tokoh masyarakat tokoh agama LSM difabel organisasi. difabel orang tua keluarga difabel dan Bapeda Out put dari workshop sosialisasi adalah. terbentuknya Tim Advokasi Difabel TAD lintas dinas lintas sektor Pada awalnya PPRBM. menargetkan TAD hanya diusulkan berisi 5 dinas SKPD ditambah dari unsur difabel dan. tokoh masyarakat Tetapi setelah konsep RBM dan pembangunan inklusi dijelaskan dalam. workshop maka peserta mengusulkan agar lebih banyak dinas dimasukkan ke dalam TAD. agar lebih mudah dalam koordinasi, Sampai saat ini yaitu 3 tahun setelah TAD dibentuk anggota TAD terdiri dari. a Dari Unsur Dinas atau SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah. 1 Dinas Sosial, 2 Dinas Kesehatan, 3 Dinas Pendidikan. 4 Kantor Kesejahteraan Sosial, 5 Bapermas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa0. 6 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 7 Kantor Urusan Agama, 8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9 Dinas Pedagangan dan Perindustrian, 10 Dinas Koperasi dan UKM Usaha Kecil dan Menengah. 11 BAPEDA Badan Perencanaan Daerah, 12 Dinas Pekerjaan UMUM. 13 Dinas Perhubungan, b Perwakilan Difabel dan atau Keluarga Difabel. c Tokoh Masyarakat Tokoh Agama, d Pengacara, e Unit Pelayanan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi. f TKSK Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, g Anggota DPRD.
Setelah TAD terbentuk PPRBM memberikan pelatihan pelatihan tentang HAM dan Hak hak. Difabel RBM Pembanguna Inklusi Advokasi dan Pemetaan Persoalan Difabel Pelatihan. diakhiri dengan membuat rencana tindak lanjut untuk merespon isu isu difabel difabilitas. sesuai dengan peran tugas dan fungsi masing masing anggota Salah satu tindak lanjut. adalah validasi data dasar difabel di masing masing kabupaten kota. Dalam rangka melaksanakaan tindak lanjut petugas lapangan PPRBM melakukan. pendampingan teknis kepada TAD untuk membuat proposal dan anggaran dengan. kesepakatan pada tahap awal 60 anggaran didukung oleh PPFRBM dan 40 dana dari. dinas atau APBD dan 60 program bersifat strategis dan 40 bersifat praktis Untuk tahun. berikutnya TAD akan menganggarkan dari APBD lewat masing masing dinas Dalam hal ini. anggota TAD dari dinas melakukan advokasi anggaran kepada bupati walikota dan DPRD. setempat dalam rangka meloloskan anggaran untuk difabel Peran anggota TAD yang dari. non dinas adalah untuk memberikan masukan dan atau menjadi mitra dalam pelaksanaan. Untuk memperkuat kelembagaan TAD anggota TAD dari unsur dinas mengusulkan kepada. bupati walikota untuk mengeluarkan SK Surat Keputusan Bupati Walikota tentang. pembentukan TAD SK TAD yang pertama adalah SK Bupati Karanganyar tentang. Pembentukan TAD Kabupaten Karanganyar disusul kemudian kabupaten kota yang lainnya. Selain SK beberapa TAD juga mengusulkan adanya MOU antara bupati dengan PPRBM. tentang alokasi anggaran dari APBD untuk keperluan pemberdayaan difabel. PENGALAMAN PPRBM SOLO Gambar Walaupun Cara Berbeda Kita Bisa Mencapai Tujuan yang Sama karya Moerdiani Dyah Peserta lomba poster difabel Change Magazine di bawah Yayasan Jurnal Perempuan BEST PRACTICE ADVOKASI KEBIJAKAN DAERAH PERPERSPEKTIF DIFABEL PENGALAMAN PPRBM SOLO A Latar Belakang Undang Undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan hak dan kesempatan setiap warga negara termasuk

Related Books

The Spirit of Multicore Computing

The Spirit of Multicore Computing

Multicore programming is challenging because processors within one chip must coordinate access to shared memory Microsoft Apple Intel develop technologies for multicore computing and buy smaller companies that are developing such technologies 4 225 Symmetric multiprocessing architecture caches bus shared memory processors OpenMPis an API for programming in C C and Fortran on such

Cyber Physical Systems Mathematical Logic for

Cyber Physical Systems Mathematical Logic for

Multicore Programming Using the ParC Language discusses the principles of practical parallel programming using shared memory on multicore machines It uses a simple yet powerful parallel dialect of C called ParC as the basic programming language Designed to be used in an introductory course in parallel programming and covering basic and advanced concepts of parallel program ming via ParC

Parallel Programming MPI with OpenMP MPI tuning

Parallel Programming MPI with OpenMP MPI tuning

MPI with OpenMP MPI tuning parallelization concepts and libraries Parallel Programming for Multicore Machines Using OpenMP and MPI Final day agenda Hybrid MPI OpenMP programming MPI Performance Tuning amp Portable Performance Performance concepts and Scalability Different modes of parallelism Parallelizing an existing code using MPI Using 3rd party libraries or writing your own library

Chapter 4 Threads amp Multicore Programming Concurrency

Chapter 4 Threads amp Multicore Programming Concurrency

Chapter 4 Threads Overview Multicore Programming Multithreading Models Thread Libraries Implicit Threading Threading Issues Operating System Examples Operating System Concepts 10th Edition4 3 Silberschatz Galvin and Gagne 2018 Objectives To introduce the notion of a thread a fundamental unit of CPU utilization that forms the basis of multithreaded computer systems To discuss the APIs

Chapter 4 Threads

Chapter 4 Threads

Multicore Programming Apple technology for Mac OS X and iOS operating systems Extensions to C C languages API and run time library Allows identification of parallel sections Manages most of the details of threading Block specified by printf I am a block Block self contained unit of work identified by the programmer as above Blocks placed in a dispatch queue

Multi core Programming System Overview Kent

Multi core Programming System Overview Kent

4 7 Copyright 2006 Intel Corporation All rights reserved Threading Basics Intel and the Intel logo are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation

Multi core programming with OpenCL performance and

Multi core programming with OpenCL performance and

programming of future multi core processors and GPUs is one of today s most important challenges within computer science Okuda Laboratory at The University of Tokyo in Japan focuses on solving engineering challenges with parallel machines A multi core FEM solver package is under development within this laboratory that utilizes both standard CPUs and GPUs This student project given by

Multicore Programming on Small Scale Systems

Multicore Programming on Small Scale Systems

Multicore Programming on Small Scale Systems R Johari1 and M Othman2 1Department of Interdisciplinary Studies University College Zayed University Dubai United Arab Emirates 2Department of Communication Technology and Network Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor D E Malaysia Abstract Parallel programs previously implemented on

Operating Systems and Multicore Programming 1DT089

Operating Systems and Multicore Programming 1DT089

Operating Systems and Multicore Programming 1DT089 Operating System Structures Chapter 2 Apple Mac OS X has Aqua GUI interface with UNIX kernel underneath and shells available Microsoft Windows is GUI with CLI command shell Solaris is CLI with optional GUI interfaces Java Desktop KDE Many systems now include both CLI and GUI interfaces System and Application Programs

Derecho a la vida digna El concepto jur dico del dolor

Derecho a la vida digna El concepto jur dico del dolor

Derecho a la vida digna INTRODUCCI N El dolor es una constante permanente en la historia del hombre y los animales Por su connotaci n fuertemente negativa ha concentrado m s atenci n por parte de los hombres y de las culturas y esto ha hecho que se haya abarcado el tema desde diferentes saberes Pero indiscutiblemente la ciencia ha generado toda una revoluci n global del pensamiento